Jakarta, Indonesia | Monday, 23-07-2018

NEWS UPDATE

Alih Fungsi Hutan Hilangkan Habitat Harimau

AL | Selasa,06 Mar 2018 - 10:32:07 WIB

Harimau Sumatera.foto.ist

Jakarta, CityPost - Personel Polsek Batang Natal bekerja sama dengan masyarakat berhasil melumpuhkan seekor harimau yang berkeliaraan di Desa Bangkelang, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Rina Sari Ginting mengatakan, harimau itu dibunuh pada minggu (4/3/18) sekitar pukul 08.00 WIB. 

"Awalnya, warga melihat seekor harimau masuk ke kolong rumah penduduk atas nama Sofii, dan melaporkan peristiwa tersebut ke Kepala Desa Bangkeleng dan diteruskan ke Polsek Batang Natal. Setelah itu, sejumlah personil polisi diturunkan untuk membantu warga mengamankan harimau tersebut," ujar Rina.

Kasus tersebut menjadi sorotan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatra Utara. Menurut Direktur Eksekutif Walhi Sumut, Dana Prima Tarigan kasus harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) yang masuk ke perkampungan warga itu terjadi akibat banyaknya alih fungsi hutan. Karena, di daerah tersebut banyak kawasan hutan yang selama ini dirusak orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan pribadi. Selain itu, sebagian hutan di Madina saat ini banyak berubah fungsi dan dijadikan perkebunan sawit oleh para pengusaha.

"Akhirnya, berdampak terhadap satwa yang dilindungi pemerintah itu karena kesasar masuk ke kolong rumah penduduk, dan dikepung warga, serta ditombak secara beramai-ramai hingga harimau tersebut mati," katanya di Medan, Selasa (6/3/18).

Dana menuturkan, setelah areal hutan tersebut dibuka untuk perkebunan sawit, maka harimau juga kehilangan tempat tinggal dan sulit memperoleh makanan seperti kancil, rusa, serta binatang lainnya. Petugas Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) dan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di Madina juga tidak dapat melaksanakan tugas dalam melindungi harimau dan hewan lainnya.

"Seharusnya institusi milik pemerintah itu melakukan protes keras terhadap pengusaha yang menjadikan kawasan hutan negara itu, sebagai areal perkebunan sawit," ujarnya.

Dana juga meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madina jangan mudah memberikan izin pembukaan areal hutan untuk dijadikan kebun sawit. 
"Pemerintah juga harus ikut bertanggung jawab melindungi satwa harimau yang terancam punah akibat banyaknya aksi perburuan liar dan juga dibunuh oleh warga akibat masuk ke perkampungan.Jadi, warga yang membunuh harimau yang masuk ke perkampungan itu, juga tidak bisa disalahkan karena mereka untuk menyelamatkan diri, karena terancam dengan hewan tersebut," katanya. (red/ist)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar