Jakarta, Indonesia | Wednesday, 23-01-2019

NEWS UPDATE

Anggota DPRD Sumut Tersangka Suap Serahkan Diri ke KPK

RWS | Jumat,11 Jan 2019 - 14:47:42 WIB

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.foto.ist

Jakarta, CityPost- Tersangka kasus suap terkait fungsi dan kewenangan selaku anggota DPRD Sumut Ferry Suando Tanuray Kaban (FST) akhinya menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jum`at (11/1). Sebelumnya, KPK telah memasukkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap yang bersangkutan dan telah mengirimkan surat pada Kapolri Up. SES NCB-Interpol Indonesia tertanggal 28 September 2018 tentang DPO atas nama Ferry Suando Tanuray Kaban.

"FST, tadi jam 10.00 WIB datang ke KPK dan sekarang sedang proses pemeriksaan oleh penyidik," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Sebelumnya polsek Kepala Dua Kabupaten Tangerang telah menerima Ferry yang akan menyerahkan diri ke KPK sekitar pukul 09.30 WIB pagi tadi.
Ferry diantar oleh istri dan keluarganya serta diterima oleh Kapolsek Kelapa Dua Kompol Efendi.

Dalam dua kali pemanggilan oleh KPK, yaitu pada 14 dan 21 Agustus 2018, Ferry tidak hadir tanpa keterangan.

Ferry merupakan salah satu dari 38 tersangka kasus suap terkait fungsi dan kewenangan selaku anggota DPRD Sumut. Sebelumnya, pada 3 April 2018 KPK telah mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019.

Dukutip dari Antara, sebanyak 38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho. Pertama, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut. Kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut. Ketiga, terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut. Terakhir, terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015. (RWS/ist)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar