Jakarta, Indonesia | Monday, 15-10-2018

NEWS UPDATE

APPTHI: Masyarakat Masih Sulit Mendapatkan Keadilan

AL | Rabu,23 Mei 2018 - 09:52:36 WIB

ilustrasi gambar.foto.ist

Jakarta, CityPost - Ketua Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI), Laksanto Utomo mengatakan, Orde Reformasi yang menggantikan Orde Baru memang sudah berjalan 20 tahun, namun bidang hukum belum mampu mewujudkan keadilan lantaran para praktisi hukum, khususnya para hakim di pengadilan masih bersikap koruptif. Hal ini membuat sebagian masyarakat luas masih sulit mencari keadilan khususnya di pengadilan, banyak putusan yang disampaikan hakim tidak kredibel atau terkesan kurang mempunyai landasan hukum karena para hakim belum dapat meninggalkan sikap koruptif-nya.

"Reformasi mental belum dapat diwujudkan dalam kurun waktu 20 tahun, karena ketika rakyat dan para pemimpinnya melaksanakan perubahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi, tidak disiapkan dulu dasar-dasarnya secara baik, sehingga pelaksanaan hukum justru tambah `amburadul` dibanding saat Orde Baru dulu," ujarnya setelah menyerahkan hasil eksaminasi Putusan Pengadilan Tinggi DKI,kepada Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Jakarta, Selasa (23/5/18).

Laksanto menjelaskan, tujuan APPTHI menyerahkan dokumen hasil eksaminasi atas putusan perkara Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST dan Putusan Perkara Nomor 01/PID/TPK/2016/PT.DKI ke Wantimpres adalah agar dokumen ini dapat disampaikan kepada Presiden Joko Widodo bahwa masyarakat luas masih menilai sulit mencari keadilan meskipun reformasi sudah berjalan selama 20 tahun.

"APPTHI sebagai wadah pimpinan perguruan tinggi hukum se-Indonesia berkomitmen mengawal proses penegakan hukum dan keadilan yang dipandang tidak berimbang, tidak adil, dan tidak profesional oleh penegak hukum.Kondisi ini tentu saja memprihatinkan karena betapa sulitnya memperoleh keadilan di Indonesia sebagai negara hukum," tuturnya.

Laksanto  menambahkan, komitmen APPTHI untuk mengawal proses penegakan hukum itu, antara lain diwujudkan dengan melakukan kegiatan eksaminasi atas putusan pengadilan yang menjadi sorotan masyarakat dan dipandang tidak adil, juga mencederai proses penegakan hukum dan keadilan. APPTHI berkepentingan untuk menjalin komunikasi dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara terkait, termasuk Dewan Pertimbangan Presiden RI. Sebab, posisi dan Dewan Pertimbangan Presiden, sebagaimana diatur Pasal 16 UUD 1945, Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, adalah memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, termasuk terkait pembangunan hukum nasional. (red/ist)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar