Aturan Larangan Menikah di Bawah Umur Perlu Dipertegas

NEWS UPDATE

Peneliti Kembangkan Aplikasi Cegah Kematian Karena Selfie

Premier di Bandung, Film Horor DreadOut Tayang Januari 2019

Tiket LAUV Dibanderol Mulai 500 Ribuan

Komikus Marvel Stan Lee Meninggal Dunia

Sidak Bupati Lamteng Hasilkan Poin Positif

Kadisdikbud Lampura Jelaskan Polemik UNBK

Kadisdikbud Lampura Tinjau Rehab Sekolah

Bawaslu Fakfak Bersama Satpol PP Tertibkan APK

PDIP Sebut 2009 SBY Pernah Nikmati Coattail Effect

Mabes Polri Berharap Reuni 212 Tidak Dilaksanakan

Kesehatan

Aturan Larangan Menikah di Bawah Umur Perlu Dipertegas

AL | Rabu,02 Mei 2018 - 08:35:38 WIB

ilustrasi gambar.foto.ist

Padang, CityPost - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra mengajak kaum muda untuk menghindari pernikahan dini, ia mengingatkan bahnya menikah pada usia yang sangat muda dapat meningkatkan resiko penyakit kanker serviks atau leher rahims karena el-sel mukosa pada serviks seorang perempuan yang berusia di bawah 16 tahun belum matang. Usia menikah yang ideal bagi wanita adalah 21 tahun dan 25 tahun untuk pria.

Karena itulah, Kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Sumatera Barat, Silfia Hanani menilai aturan larangan menikah di bawah umur perlu dipertegas agar kasus tersebut tidak terus terjadi.

"Salah satu yang bisa di lakukan untuk Sumbar adalah membuat aturan di tingkat nagari," katanya di Padang, Rabu (2/5/18).

Menurut Silfia, fenomena perkawinan di bawah umur banyak terjadi di kalangan usia muda dan jika dilakukan berdampak pada hak dan tingkat kesejahteraan anak.

"Oleh sebab itu jajaran pemerintahan mulai dari yang terendah harus punya kebijakan untuk melindungi dan menyejahterakan anak mengingat mereka adalah aset masa depan yang harus mendapatkan perhatian sejak dini," ujarnya.

Silfia meyakini pemerintah berbasis adat dapat menjadi model upaya pencegahan perkawinan anak, ia juga menilai regulasi pemerintah ia juga perlu lebih dipertegas agar fenomena ini tidak terus terjadi.

"Yang perlu dilakukan adalah memperkuat peran dari setiap elit adat serta bundo kanduang," katanya. (red/ist)

Berita Lainnya