Jakarta, Indonesia | Monday, 17-12-2018

NEWS UPDATE

BPN Acuh Warga Lamteng Kebingungan

Redaksi CityPost | Jumat,17 Mar 2017 - 05:02:06 WIB

Warga Lamteng yang kecewa menunjukkan bukti sertifikat tanah. Foto ist.

Lamteng, CityPost - Puluhan warga Sukajaya, Anak Ratuaji, Lamteng bakal mengeluarkan biaya dua kali untuk proses sertifikat lahan yang sama. Ratusan juta dana dari warga terbuang sia-sia karena Larasita menghasilkan sertifikat aspal. Sementara untuk ikut program Prona pada lahan yang sama warga harus mengeluarkan biaya administrasi lagi. Jumat (17/3/17). Diketahui, 80-an warga Sukajaya yang mengikuti program Larasita pada 2013 mendapat sertifikat aspal. Padahal untuk mengikuti program tersebut mereka mengeluarkan biaya cukup besar. Mulyono misalnya, ia mengeluarkan uang sebesar Rp 6 juta, Sahid mengeluarkan sebesar Rp 5 juta dan Waris mengeluarkan Rp 4 juta. Besaran biaya bergantung jumlah bidang dan luas lahan. Secara total, untuk 121 bidang lahan terkumpul dana Rp 280 jutaan juta. Biaya yang telah dikeluarkan warga dalam program Larasita tersebut tidak bisa kembali atau dikonversi untuk membiayai program Prona. BPN Lamteng menyatakan sertifikat itu bukan produk mereka. Maka bisa dipahami bahwa seluruh kerugian warga juga bukan tanggungjawab BPN. Warga Sukajaya sebelumnya, membandingkan biaya Larasita per bidang rata-rata mencapai Rp 2 juta. Jika biaya Prona hanya berkisar Rp 600 ribu, maka ada kelebihan dana yang harus kembali. Kabag Administrasi BPN Lamteng Slamet sebelumnya menegaskan, sertifikat yang dipersoalkan warga Sukajaya bukan produk BPN Lamteng. "Siapa yang harus mengembalikan, sudah kami tegaskan sertifikat itu bukan produk BPN Lamteng," kata Slamet. Jika BPN Lamteng bukan pihak yang bertanggungjawab atas Larasita 2013 di Sukajaya, maka bergulirnya Prona di tempat tersebut tidak ada bedanya bagi korban Larasita atau warga lain yang bukan korban. Jika para peserta Prona harus mengeluarkan biaya administrasi, maka korban Larasita juga demikian. Warga Sukajaya yang melapor ke polisi atas dugaan penipuan melalui Larasita jadi merasa heran. Di satu sisi BPN Lamteng merasa bukan pihak yang bertanggungjawab atas kerugian warga, tetapi di sisi lain BPN Lamteng meminta proses hukum dihentikan sebagai syarat mereka mengikuti Prona. "Itu kan aneh. Biarkan semua berjalan karena kami mau menuntut orang atau siapapun yang bertanggungjawab. Soal ada Prona, kami juga memiliki hak yang sama dengan warga lain untuk ikut," kata Mulyono dibenarkan sejumlah warga yang berkumpul di rumahnya beberapa waktu lalu. Jadi, jika permintaan pencabutan laporan diikuti, maka warga tak hanya kehilangan uang sia-sia untuk program Larasita 2013. Warga juga tak bisa menuntut pelaku dugaan penipuan terhadap mereka. Selain itu mereka harus kembali mengeluarkan uang untuk biaya ikut program sertifikat Prona pada lahan yang sama. (RWS/ist/WE)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar