Jakarta, Indonesia | Saturday, 17-11-2018

NEWS UPDATE

BPN Menolak Pencabutan HGB Reklamasi

RWS | Kamis,11 Jan 2018 - 08:57:48 WIB

Reklamasi Pulau D/ foto ist

Jakarta, CityPost -  Permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan  kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membatalkan penerbitan izin Hak Guna bangunan (HGB) Pulau Reklamasi dikabarkan tengah ditolak.

Pihak BPN menyampaikan melalui siaran persnya bahwa penerbitan HGB atas Hak Pengelolaan (HPL) Pulau D dilaksanakan atas permintaan Pemda DKI Jakarta dan telah sesuai dengan ketentuan administrasi pertanahan yang berlaku. Oleh karenanya tidak bisa dibatalkan dan berlaku asas presumptio justae cause yang artinya setiap tindakan administrasi selalu dianggap sah menurut hukum, sehingga dapat dilaksanakan seketika sebelum dapat dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim yang berwenang sebagai keputusan yang melawan hukum.

“Penerbitan HGB tersebut didasarkan pada surat-surat dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mendukungnya,” tulis BPN dalam siaran persnya.

Disebutkan pihak BPN sendiri telah berkorespondensi dengan pihak Pemprov DKI Jakarta.BPN menganggap surat Gubernur DKI Jakarta tidak bersifat non-retroaktif atau apa yang sudah diperjanjikan tidak dapat dibatalkan sepihak dan hanya berlaku kedepan, pasalnya jika asas non-retroaktif diterapkan akan memicu ketidakpastian hukum.

“Terhadap HGB yang telah diterbitkan diatas HPL No. 45/Kamal Muara, perbuatan hukum dalam rangka peralihan hak dan pembebanan atau perbuatan hukum lainnya yang bersifat derivatif harus mendapatkan persetujuan dari pemegang HPL, dalam hal ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” ujarnya.

Sementara itu, terkait permasalahan yang ada, pihak BPN menyarankan pemprov DKI Jakarta untuk menempuh jalur hukum melalui Peradilan Tata Usaha Negara dengan hukum perdata jika tidak sependapat dengan pihak Kementerian ATR BPN. Untuk HGB diatas HPL NO. 45 Kamal Muara itu akan dibatalkan jika memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht van gewzjde maka pihak BPN akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. (RWS/ist)

 


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar