Jakarta, Indonesia | Wednesday, 25-04-2018

NEWS UPDATE

Bupati Ngada Ditetapkan Sebagai Tersangka Penerima Suap

AL | Senin,12 Feb 2018 - 12:43:16 WIB

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan.foto.ist

Jakarta, CityPost - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Ngada periode 2015-2020 Marianus Sae sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. 

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, Marianus diduga menerima suap dari direktur PT Sinar 99 Permai (S99P) Wilhelmus Iwan Ulumbu yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pemberian uang dari Wilhelmus kepada Marianus diduga  terkait "fee" proyek-proyek di Kabupaten Ngada.

"Setelah melakukan pemeriksaan 1 x 24 jam, dilanjutkan gelar perkara disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji kepada Bupati Ngada terkait proyek-proyek di Kabupaten Ngada. Wilhelmus merupakan salah satu kontraktor di Kabupaten Ngada yang kerap mendapatkan proyek-proyek di Kabupatem Ngada sejak 2011," katanya saat konferensi pers di gedung KPK, Senin (12/2/18).

Basaria menuturkan, Wilhelmus membukakan rekening atas namanya sejak 2011 dan memberikan ATM bank tersebut kepada Marianus pada 2015. Total uang yang ditransfer maupun diserahkan secara tunai oleh Wilhelmus kepada Marianus sekitar Rp4,1 miliar.

"Pemberian dilakukan pada November 2017 Rp 1,5 miliar secara tunai di Jakarta, Desember 2017 terdapat transfer Rp 2 miliar dalam rekening Wilhelmus, 16 Januari 2018 diberikan tunai di rumah Bupati Rp 400 juta, 6 Februari 2018 diberikan tunai di rumah Bupati Rp200 juta," sebutnya.

Basaria menuturkan, pada 2018 ini Wilhelmus dijanjikan proyek di Kabupaten Ngada senilai Rp 54 miliar yang terdiri atas pembangunan jalan Poma Boras Rp 5 miliar, jembatan Boawe Rp3 miliar, jalan ruas Ranamoeteni Rp 20 miliar, ruas jalan Riominsimarunggela Rp14 miliar, ruas jalan Tadawaebella Rp 5 miliar, ruas jalan Emerewaibella Rp5 miliar, dan ruas jalan Warbetutarawaja Rp 2 miliar. Hingga saat ini, KPK menilai bahwa Nyono dan Inna melakukan perbuatan korupsi secara tunggal.

Sebagai penerima, Marianus dijerat pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan pihak pemberi Wilhelmus dinyatakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (red/ist)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar