Jakarta, Indonesia | Wednesday, 14-11-2018

NEWS UPDATE

Darmin: Swasta Wajib Gunakan B20 Tanpa Kecuali

AL | Jumat,09 Nov 2018 - 16:16:16 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.foto.ist

Jakarta, CityPost - Pemerintah memperkuat kewajiban penggunaan B20 melalui Peraturan Presiden Peraturan Presiden (Perpres) No 66 Tahun 2018 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit mulai 1 September 2018. Dengan demikian, seluruh kendaraan bermesin diesel di Indonesia wajib menggunakan B20 setelah sebelumnya lebih diprioritaskan hanya kepada kendaraan yang mendapatkan subsidi atau public service obligation (PSO).

Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan tidak ada pengecualian dalam kewajiban penggunaan 20 persen minyak sawit dalam minyak diesel atau Biodiesel 20 (B20) untuk siapapun, termasuk swasta.

"Kita sudah bicarakan itu dengan Menhub, dengan para pengusaha, tidak ada pengecualian kecuali beberapa yang sudah kita putuskan seperti persenjataan TNI dan beberapa pembangkit listrik di PLN," kata Darmin saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian di Jakarta, Jum`at (9/11/18).

Sebelumnya, Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (INSA) meminta penundaan kewajiban penggunaan B20 untuk kapal dengan alasan bahan bakar B20 tersebut tidak cocok untuk mesin kapal dalam surat yang ditujukan kepada empat menteri yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Perhubungan, dan Menteri Perindustrian.

"Kalau angkutan segede apapun, kapal atau truk tidak dikecualikan. Kok ujug-ujug swasta mau minta pengecualian," ujar Darmin.

Selain INSA, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) juga mengajukan penundaan pemberlakuan B20 agar bisa dilakukan penyesuaian terlebih dahulu, kerena mereka menilai penggunaan B20 lebih boros 2,3 persen sehingga harus lebih sering dilakukan perawatan berkala. Menurut Aptrindo, untuk truk-truk tua, B20 juga berpotensi merusak mesin, karena kualitas campuran yang masih dipertanyakan.

Penggunaan B20 bertujuan penghematan devisa, selain mengandalkan sektor pariwisata dengan menggenjot kunjungan wisatawan mancanegara, serta penerapan penyederhaan perizinan lewat OSS (online single submisson) untuk kemudahan berinvestasi. Pemerintah sudah melakukan sosialisasi kewajiban penggunaan B20
sejak 2,5 tahun yang lalu. (red/ist)


 


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar