Jakarta, Indonesia | Monday, 17-12-2018

NEWS UPDATE

Demokrat Menilai Penggunaan Hak Angket KPK tidak Tepat

Redaksi CityPost | Jumat,28 Apr 2017 - 20:11:42 WIB

Ketua Komisi III DPR, Benny Harman.foto.ist

Jakarta, CityPost - Usulan Hak Angket terkait penyidikan kasus korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menuai pro dan kontra di Parlemen. Persetujuan Hak Angket masih belum ditanggapi positif oleh beberapa Fraksi. Ketua Komisi III DPR, Benny Harman, menegaskan penggunaan hak angket KPK saat ini tidaklah tepat dan Partai Demokrat tidak menyetujui didasari penggunaan hak angket justru hanya akan memperlemah KPK dalam upaya penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. "Hak angket bisa mengarah pada pelemahan KPK dalam upaya penegakan hukum pembertantasan korupsi. Oleh sebab itu, fraksi Partai Demokrat berpendapat, penggunaan hak angket pada saat ini tidak tepat waktu," kata Benny, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (28/4/17). Benny pun mengaku sampai saat ini Partai Demokrat tetap teguh bersama masyarakat mengawal KPK sebagai institusi tertinggi pemberantasan korupsi untuk membetantas korupsi di Indonesia. "Bersama dengan rakyat membela dan mengawal KPK sebagai institusi paling depan dalam pemberamtasan korupsi," tukasnya. Banny pun mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk tetap bersama-sama dengan Partai Demokrat mengawasi kerja KPK sehingga, KPK dapat menjadi institusi yang kredibel, akuntabel, tidak pilih kasih, dan menegakkan keadilan dalam melaksanakan tugasnya memberantas korupsi. "KPK harus dikoreksi agar lebih cermat dan lebih akuntabel dalam penggunaan kewenangan-kewenangam yg luar biasa untuk memberantas korupsi," pungkasnya. (GRY/CityPost)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar