Jakarta, Indonesia | Monday, 21-05-2018

NEWS UPDATE

DPR : Pemerintah Harus Tuntaskan Polemik Impor Senjata

AL | Senin,02 Okt 2017 - 16:23:34 WIB

Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi.foto.ist

Jakarta, CityPost - Komisi I DPR terus mendesak pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, untuk segera menuntaskan polemik mengenai impor senjata api kombatan ke instansi non militer dan perlu ditata kembali sesuai aturan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12/1951, Instruksi Presiden Nomor 9/1976 tentang Pengawasan Senjata Api, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7/2010 tentang Perizinan, Pengawasan & Pengendalian Senjata Api Di Luar Kementerian Pertahanan dan TNI. 

Senjata api kombatan adalah persenjataan di tingkat perorangan hingga regu yang bisa dipergunakan untuk keperluan pertempuran oleh militer.

Menurut anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi, nota kesepahaman antara TNI dengan 12 instansi non-militer yang dapat menggunakan senjata perlu diinisiasi agar senjata kombatan tidak dimiliki instansi selain TNI. Misalnya, senjata dengan spesifikasi penggerak kombinasi mekanik dan gas.

"Spesifikasi senjata kombatan perorangan TNI yaitu mampu dipakai untuk tembakan tunggal, semi otomatis (rentetan hingga tiga  peluru), dan otomatis rentetan. Jarak tembak efektif di atas 100 meter, kaliber laras 5.56 ke atas, peluru tajam, dan peluru tajam inti baja," katanya di Gedung MPR/DPR/DPD, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/2/17).

Sebelumnya beredar informasi, ada 280 senjata milik salah satu instansi Kepolisian Indonesia yang ditahan Badan Intelijen Strategis TNI di Bandara Internasional Soekarno-Hatta , yaitu senjata dari pabrikan Arsenal, Bulgaria, dari jenis dan tipe Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) kaliber 40x46 milimeter, dan 5.932 amunisi. 

Informasi tersebut dibenarkan oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto. Menurutnya, pengadaan senjata tersebut semuanya sudah sesuai dengan prosedur, mulai dari perencanaan dan proses lelang. Kemudian proses berikutnya ditinjau staf Irwasum dan BPKP. Sampai dengan pengadaannya dan pembeliannya pihak ketiga dan proses masuk ke Indonesia dan masuk ke Pabean Soekarno-Hatta. Namun, ia membantah penahanan senjata-senjata tersebut karena pengadaannya sudah diketahui Komandan Korps Brigade Mobil Kepolisian Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Murad Ismail, dan BAIS TNI. (red/ist)  


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar