Jakarta, Indonesia | Tuesday, 11-12-2018

NEWS UPDATE

DPR Apresiasi Reward Pemerintah Untuk Pelapor Korupsi

AL | Kamis,11 Okt 2018 - 14:34:17 WIB

Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni.foto.ist

Jakarta, CityPost - Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengatakan, reward atau penghargaan bagi pelapor korupsi dan suap yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2018 yang telah diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo. PP itu mengatur tentang pelapor kasus korupsi dan suap bisa mendapat hadiah hingga Rp 200 juta. 

Sahroni sangat mengapresiasi kebiajakan tersbut, ia menilai adanya reward untuk masyarakat pelapor korupsi menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia.

"Reward itu akan membuat masyarakat terpacu untuk ikut mengawasi adanya praktik korupsi. Di sisi lain, kebijakan ini juga akan menciptakan `deterrence effect` atau efek gentar kepada mereka yang berniat melakukan korupsi karena akan banyak yang mengawasi" kata Sahroni, di Jakarta, Rabu (10/11/18)

Sahroni meyakini adanya kebijakan tersebut akan memberikan efek domino dalam pemberantasan korupsi, karena masyarakat akan berlomba-lomba mengawasi praktik korupsi yang mungkin terjadi di lingkungan kerja ataupun di bidang pelayanan. Ia menekankan, diperlukan lembaga penegak hukum, dalam hal ini KPK, Polri dan Kejaksaan untuk mempersiapkan sumber daya manusianya secara baik seiring dengan adanya reward tersebut untuk menyikapi kemungkinan banyaknya laporan dari masyarakat yang akan masuk terkait dugaan praktik korupsi. Sahroni juga mengingatkan lembaga penegak hukum harus memberikan perlakuan sama atas laporan diterima.

"KPK, Polri dan Kejaksaan harus benar-benar mempersiapkan SDM-nya untuk mengantisipasi banyaknya laporan dugaan korupsi yang akan masuk. Jangan sampai ada laporan diabaikan atau terbengkalai karena tebang pilih kasus yang akan ditangani," tegasnya.

Untuk menjamin keselamatan pelapor, Sahroni menyampaikan bahwa Indonesia memiliki LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) yang selama ini telah memiliki kerja sama yang baik dengan penegak hukum.

"LPSK bisa dimaksimalkan untuk melindungi whistle blower atau pelapor. Perlindungan maksimal bahkan melalui `save house` bisa diberikan melihat seberapa rentannya keamanan pelapor. LPSK juga dapat bekerja sama dengan Polri untuk memastikan keamanan pelapor," ujarnya. (red/ist)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar