Jakarta, Indonesia | Friday, 16-11-2018

NEWS UPDATE

DPR Nilai Rencana Pemerintah Impor Gas Dari Singapura Aneh

AL | Jumat,25 Agus 2017 - 13:14:53 WIB

Anggota Komisi VII DPR RI, Rofi Munawar.foto.ist

Jakarta, CityPost - Pemerintah Berencana mengimpor Liquied Natural Gas (LNG) dari Singapura. Rencana tersebut dikritisi oleh Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar. Menurutnya, jika kebijakan ini sampai terjadi road map pengembangan gas nasional semakin tidak jelas. Karena itulah, perlu dilakukan audit neraca gas nasional yang komprehensif agar angka proyeksi kebutuhan sesuai dengan kemampuan produksi gas domestik. 

"Rasanya aneh kita harus mengimpor LNG dari Singapura, karena secara faktual mereka tidak punya ladang gas," katanya di Kompleks Parlemen, Jumat (25/8/17).

Rofi menilai, impor ini dipastikan bukan transaksi yang langsung dari produsen utama, tapi melalui perantara atau trader. Secara harga, tawaran Singapura mungkin efisien hingga ke titik serah, namun jika sudah ke titik distribusi, bisa melonjak.

Dia juga mencermati trend kenaikan lifting gas yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk mengatur tata kelola dan tata niaga gas yang lebih efisien. Bukan malah terburu-buru mengambil langkah impor. Sebagaimana diketahui, angka lifting gas untuk nasional telah ditetapkan 1.150 ribu barel per hari (bph) pada Anggaran Penerimaan Belanja Negara Perubahan (APBN P) 2017 dan telah menetapkan target mencapai 1.200 ribu bph untuk RAPBN tahun 2018.

"Kita menyadari gas adalah energi tak terbarukan yang suatu saat bisa habis tak tersisa. Tapi dari apa yang ada saat ini saja belum bisa termanfaatkan dengan optimal," imbuhnya.

Karena itulah, menurut Rofi, pemerintah perlu melakukan langkah segera terhadap proyek-proyek pengembangan lapangan gas (project supply dan potential supply) yang ada saat ini maupun di masa yang akan datang. 

"Rencana pemerintah untuk impor sebagai langkah yang tergesa-gesa dan malas melakukan terobosan," ujarnya.

Rofi mengatakan, pemerintah beralasan bahwa selama ini pemanfaatan gas nasional belum optimal. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yakni minimnya infrastruktur gas nasional, dan ini menjadi salah satu penghambat utama dari masih rendahnya pemanfaatan gas domestik. 

"Walaupun alokasi gas domestik terus meningkat dari tahun ke tahun, namun alokasi gas dari pemerintah untuk domestik masih belum cukup. Ironisnya, justru gas selama ini diekspor dengan harga yang rendah dan kontrak yang panjang," ungkapnya.

Menurut Rofi, pemerintah juga perlu memiliki strategi dalam mendistribusikan gas, mengingat selama ini lapangan gas berada di daerah-daerah yang berjauhan dan terpenci. Untuk itu, diperlukan upaya yang sistematis dalam menyalurkan gas dari lokasi pasokan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Karena itulah, impor bukanlah jalan keluar untuk mengatasi kebutuhan gas nasional. 

"Aneh, kalau sampai impor," pungkasnya. (red/ist)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar