Jakarta, Indonesia | Sunday, 16-12-2018

NEWS UPDATE

DPR Sambut Baik Usul KPK Soal Parpol Dibiayai Negara

WDP | Kamis,06 Des 2018 - 19:37:13 WIB

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.foto.ist

Jakarta, CityPost - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan kepada pemerintah untuk membiayai partai politik (parpol) 
Namun perlu dibuat sistem audit agar penggunaan dana yang berasal dari pemerintah itu bisa dipantau.

Usulan itu disampaikan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo saat menyampaikan pidato dalam International Business Integrity Conference di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/18).

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendukung usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengatakan pembiayaan partai politik(parpol) dibiayai oleh Pemerintah. Menurutnya hal itu sangat mungkin untuk dilakukan.

"Sangat-sangat mungkin (parpol dibiayai Pemerintah) karena seharusnya idealnya begitu. Parpol harus dibiayai pemerintah," Kata Bamsoet di DPR, Kamis (6/12/18).

Legislator Partai Golkar itu mengatakan awalnya parpol mendapat Rp 108 per suara. Namun, naik menjadi Rp 1.000 per suara. Hanya saja, jumlah itu belum ideal. Berdasar kajian KPK, idealnya adalah Rp 10 ribu per suara.

"Namun, karena keuangan pemerintah terbatas dan banyak LSM yang belum setuju, mereka setuju hanya pada angka Rp 1000. Itu yang baru bisa dicapai," tambah Bambang.

Menurut pria yang disapa Bamsoet ini di negara-negara lain seperti Jerman, Selandia Baru, parpol dibiayai oleh pemerintah.

"Namun, dibarengi dengan perubahan sistem politik di mana kader partai bisa tampil di kancah elite politik," ujar Bamsoet. (WDP/CityPost)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar