Jakarta, Indonesia | Monday, 24-09-2018

NEWS UPDATE

DPR Segera Bentuk Panja Penyelanggaran Umrah dan Haji

AL | Rabu,23 Agus 2017 - 18:19:06 WIB

Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI, Abdul Malik Haramain.foto.ist

Jakarta, CityPost - Pemilik PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel saat ini harus berurusan dengan hukum karena kasus dugaan penipuan, penggelapan dan pencucian uang pembayaran biaya umrah puluhan ribu pengguna jasa perusahaan itu.

Belajar dari kasus tersebut, Komisi VIII DPR segera membentuk Panja Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji Khusus.

Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Malik Haramain menyebutkan, ada empat hal yang melandasi rencana pembentukan Panja ini.

Pertama, pelaksanaan umroh dinilai banyak masalah, mulai dari rencana pemberangkatan dan pemberangkatan sampai di Mekah-Madinah. Kedua, masalah-masalah yang muncul seperti penundaan pemberangkatan jemaah, tambahan biaya umrah dari harga yang telah ditentukan, pembatalan pemberangkatan jemaah, dana yang hilang, dan lain-lain.

Ketiga, adalah perang harga antarPenyelenggara Pemberangkatan Ibadah Umroh (PPIU), atau travel umrah yang seringkali tidak terkontrol. Sehingga, akibatnya proteksi dan perbaikan pelayanan menjadi terbengkalai.

Keempat, seringkali masyarakat atau calon jemaah umrah hanya disuguhkan promosi umrah murah yang tidak masuk akal.

Abdul mengatakan, panja menargetkan untuk membahas sistem kendali dan pengawasan PPIU/biro travel oleh Kementerian Agama. Kemudian, mengevaluasi mekanisme pelaksanaan atau pemberian perpanjangan Izin PPIU setiap tiga tahun oleh Kemenag.

"Termasuk kemungkinan memberikan kewenangan audit berkala kepada Kemenag terhadap kinerja PPIU," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (23/8/17).

Abdul menambahkan, panja juga ingin memperjelas atau mempertegas klausul perlindungan calon jemaah. Karena selama ini selalu yang menjadi korban dari ketidakberesan kinerja PPIU adalah jemaah. Selain itu, panja juga menargetkan adanya Standar Pelayanan Minimum Pelaksanaan Umrah. Juga perlunya kebijakan bagi para calon jamaah yang gagal berangkat. 

"Seringkali jemaah yang gagal berangkat tidak mendapat kompensasi yang sepadan, bahkan dananya hilang," ujarnya. (red/ist)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar