Jakarta, Indonesia | Wednesday, 14-11-2018

NEWS UPDATE

Eks Kalaksana BPBD Didakwa Korupsi Dana Penanganan Karhutla

AL | Jumat,10 Agus 2018 - 18:35:39 WIB

Mantan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai, Provinsi Riau, Noviar Indra Putra Nasution terdakwa korupsi anggaran penangulangan Karhutla.foto.ist

Pekanbaru, CityPost - Mantan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai, Provinsi Riau, Noviar Indra Putra Nasution didakwa menyelewengkan anggaran penangulangan kebakaran hutan dan lahan senilai Rp 731 juta.Dakwaan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru, Kamis (9/8/18).

"Perbuatan terdakwa dilakukan pada Januari hingga Desember 2014," kata JPU Kejari Dumai, Jendra Firdaus dalam membacakan nota dakwaan sebagaimana dilaporkan Antara.

Selain terdakwa Indra, dua terdakwa lainnya juga hadir dalam persidangan yang sama, yaitu Suherlina selaku Kasi Kedaruratan dan Widawati bendahara BPBD Dumai.

Dalam dakwaan itu desebutkan bahwa pada 4 Maret 2014, Wali Kota Dumai menetapkan status tanggap darurat terhadap bencana karhutla. Status itu diperpanjang hingga 4 April 2014 menyusul bencana Karhutla hebat hingga menyebabkan kabut asap tebal menyelimuti seluruh kota di pesisir Riau tersebut.

Dari penetapan status tanggap darurat itulah, BPBD Dumaienerima bantuan penanggulangan bencana dari BNPB sebesar Rp731 juta lebih. Dana itu yang seharusnya dimanfaatkan untuk kegiatan membeli masker, makanan minuman dan honor pegawai. Namun, dalam pelaksanaannya dana itu dicairkan dalam dua tahap. Pada tahap pertama dicairkan sebesar Rp150 juta dan sisanya tahap kedua. Terdakwa Noviar dan Suherdina mencairkan dana melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI), setelah dana cair, dana itu diserahkan kepada Widawati.

"Seharusnya terdakwa (Noviar) menunjuk PPK untuk kegiatan itu dan membuat rekening pemerintah. Namun, terdakwa melakukan sendiri seolah-olah sebagai PPK," ujar Jendra.

Kemudian, terdakwa Noviar membuat dana seolah-olah telah dimanfaatkan seluruhnya. Sedangkan pada kenyataannya, tidak pernah dilakukan pembelian masker dan pengadaan makan serta minum dilakukan sendiri oleh terdakwa.

"Pengadaan dilakukan sendiri oleh para terdakwa, tanpa menunjuk pihak ketiga," ungkap Jendra.

Selain itu, Noviar juga tal pernah melaporkan pelaksanaan kegiatan itu ke BNPB. Akibat perbuatan ketiga terdakwa, negara dirugikan sebesar Rp 219 juta.

Atas perbuatan itu, ketiga terdakwa dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal (3), jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<

Terdakwa Indra dan Suherlina menyatakan menerima dan tidak mengajukan eksepsi. Sedangkan terdakwa Widawati  belum menentukan langkah hukum karena pengacaranya tidak hadir.

Untuk tersangka Noviar dan Suherlina, sidang dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda meminta keterangan saksi. Bagi terdakwa Widawati, sampaikan pada penasehat hukumnya, mau melakukan eksepsi atau tidak," kata Ketua Majelis Hakim, Bambang Myanto. (red/ist)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar