Jakarta, Indonesia | Sunday, 24-06-2018

NEWS UPDATE

FAKTA Anggap Menteri ATR/BPN Kurang Paham Penerbitan HGB

RWS | Selasa,16 Jan 2018 - 15:59:33 WIB

Ketua Umum LSM FAKTA dan Mantan Pimpinan PANJA Pertanahan Komisi II DPR RI, ANhar Nasution/ foto ist.

Jakarta, CityPost – Ketua Umum LSM Forum Anti Korupsi dan Advokasi Pertanahan (FAKTA) yang notebene mantan pimpinan PANJA Pertanahan Komisi 2 DPR RI Anhar Nasution menyampaikan  terkait permohonan pembatalan sertifikat Pulau D yang dilayangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, dia menganggap menteri kurang memahami persoalan yang ada.

Anhar mengatakan, menyimak ucapan Gubernur DKI Jakarta saat Pelantikan Dewan Masjid Indonesia (DMI-red) oleh wakil Presiden Jusuf Kalla, Anies mengatakan bahwa sebelum beliau mengirimkan surat permohonan pembatalan sertifikat Pulau D kepada Menteri ATR BPN Sofyan Djalil, sebelumnya telah melakukan konsultasi dan menemui Sofyan Djalil. Saat itu Sofyan menyarankan agar Anies mengajukan surat permohonan pembatalan.

Lanjut, Anhar. Atas saran itulah Anies lantas melayangkan surat permohonan pembatalan terseut. Bahkan saat surat tersebut sampai ke meja Menteri, merekapun masih sempat saling berkabar.demikian ungkap Anies Baswedan, cerita Anhar.

Mantan PANJA Pertanahan Komisi II DPR RI ini menilai, jika kita menyimak dengan cermat kasus ini maka terlihat jelas bahwa Menteri ATR/BPN kurang memahami persoalan penerbitan HGB diatas HPL. Selain itu, menjawab surat resmi dari sebuah instansi pemerintah dengan melakukan konferensi pers merupakan hal yang kurang etis atau “Kalap”.

“Ada dugaan kuat jika beliau paham etika tersebut namun sengaja melakukan siaran pers, hal ini akan berdampak politis dan kegaduhan yang sasarannya adalah Presiden yang dikesankan tidak mampu mengatur manajemen pemerintahan. Jika alasan ini benar adanya, maka ini perlu ditindak lanjuti,” tegas Anhar Nasution melalui keterangan tertulisnya.

Sementara itu, menurut Anhar, terbitnya SHGB diatas HPL itu tidak salah dan sah secara hukum. Bahkan oleh negara memberi kewenangan kepada instansi pemerintah yang memegang HPL untuk memanfaatkannya, termasuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Namun yang perlu diperhatikan, untuk terbitnya SHGB perlu adanya perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban pemegang HGB diantaranya RUTR yang mengatur FASOS dan FASUM juga AMDAL. Setelah itu barulah dibuatkan Perda yang mengatur dan memayungi pelaksanaan pembangunan diatas HGN tersebut.

“Kita sama-sama mengetahui bahwa untuk lahirnya PERDA yang mengatur pemanfaatan pulau Reklamasi itu terlah jatuh korban anggota DPRD DKI dan pihak pengembang dan telah divonis penjara. Itu artinya PERDA atas pulau Reklamasi belum terbit, kalaupun ada pastilah cacat hukum. Anehnya, kenapa sekarang bisa terbit SHGB yang luasnya sama dengan luas HPL (31,2 ha-red) bagaimana bisa diterima akal sehat,” ujar Anhar.

Selain itu, Anhar juga mengingatkan. Jika ada pejabat pemerintah yang telah melakukan pelanggaran hukum yang mengarah pada penyalahgunaan jabatan dan berindikasi kuat memperkaya orang lain, maka sangsi hukum pidananya sangat berat.

“Oleh karena itu, kami LSM FAKTA mendesak kepada aparat penegak hukum dalam hal ini KEJAGUNG dan KPK untuk segera bertindak tegas atas kasus ini,” tukasnya. (RWS)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar