Jakarta, Indonesia | Wednesday, 12-12-2018

NEWS UPDATE

FORKAN Tunggu Jokowi Keluarkan Perppu Darurat Narkoba

AL | Sabtu,10 Mar 2018 - 13:33:36 WIB

Sekjend Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba Nasional (FORKAN), Anhar Nasution.foto.ist

Jakarta, CityPost - Presiden Joko Widodo berkali-kali mengatakan Indonesia Darurat Narkoba, ia kerap menunjukkan kegeraman dengan maraknya kasus narkoba di tanah air. Bahkan, Jokowi memerintahkan agar pengedar narkoba di tembak mati saja jika diperbolehkan oleh Undang-Undang (UU). Apalagi, kita sering mendengar bahwa tiap hari ada 40 sampai 50 orang anak bangsa mati sia-sia karena narkoba.
Belum lagi belakangan ini kita dikejutkan dengan berita masuknya berton-ton narkoba jenis sabu ke Indonesia dan ditangkap oleh aparat penegak hukum, apakah itu Badan Narkotika Nasional (BNN) atau kepolisian.

Kegeraman Jokowi terhadap maraknya kasus narkoba di Indonesia ditanggapi positif oleh Sekjend Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba Nasional (FORKAN), Anhar Nasution. Namun yang menjadi pertanyaan bagi Anhar adalah, kalau betul negara dalam darurat narkoba, seharusnya Presiden segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang memberikan penguatan kepada lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan pencegahan, pengawasan dan pemberantasan serta sarana rehabilitasi yang maksimal sebagai solusi akan darurat narkoba tersebut.

"Yang menjadi tanda tanya besar bagi saya kenapa anggaran BNN sebagai lembaga yang menangani masalah narkoba relatif kecil dan bahkan untuk biaya rehabilitasi dikurangi, padahal kegiatan rehabilitasi itu sangat penting untuk mengurangi permintaan akan barang haram tersebut," katanya.

Anhar meyakini rehabilitasi akan menyelamatkan anak bangsa dari kematian yang menjadi korban narkoba itu.

"Kalau mereka ditempatkan di penjara atau lapas yang pasti tidak akan menyelesaikan masalah, malah sebaliknya akan memperburuk suasana dan kehancuran bagi pengguna sebagai korban narkoba," ujarnya.

Menurut Anhar, untuk mencegah masuknya narkoba ke Indonesia, struktur di BNN perlu melibatkan langsung aparat TNI baik darat laut maupun udara, karena hal ini sudah menyangkut pertahanan bukan lagi semata-mata keamanan yang menjadi wilayah kepolisian. 

"Karena kepolisian tidak diamanahkan oleh UU untuk menjaga pertahanan bagi negara ini. Di samping itu, karena Polri juga tidak memiliki sarana dan anggota yang memadai untuk menjaga wilayah negara yang begitu luas dengan panjang pantainya terpanjang di dunia, serta banyaknya daerah terpencil yang hanya mampu dijaga oleh TNI, sehingga untuk melibatkan TNI adalah sebuah Keharusan yang hanya bisa diatur dengan Perppu," tuturnya.

Pergantian Kepala BNN dari Budi Waseso kepada Heru Winarko yang terkesan mendadak di saat gencar-gencarnya Buwas menangkapi para bandar dengan jumlah tonase yang sangat besar juga menjadi tanda tanya besar besar bagi Anhar karena Buwas diganti oleh seseorang yang belum pernah punya pengalaman mumpuni akan penanganan masalah Narkoba, padahal menurutnya masih banyak Kader-kader Polri bintang dua yang mumpuni dan berpengalaman di bidangnya.

"Rakyat tidak mau tau bahwa Buwas akan memasuki masa pensiun. Timbul pertanyaan besar bagi rakyat kenapa Presiden tidak menggunakan hak perogratif-nya dengan memperpanjang masa pensiunnya. Kenapa pula diganti oleh seseorang yang belum pernah punya pengalaman mumpuni akan penanganan masalah Narkoba. masih banyak kader-kader Polri bintang dua yang mumpuni dan berpengalaman di bidangnya," ungkap dia.

Bagi Anhar, kondisi demikian tak menutup kemungkinan masyarakat jadi meragukan kesungguhan Presiden dalam memerangi narkoba.

"Pertanyaan-pertanyaan itu dapat membuat keraguan Rakyat akan keseriusan dan kesungguhan Presiden Jokowi akan pemberantasan Narkoba, atau jangan-jangan Presiden kita takut melawan Bandar Narkoba, atau jangan-jangan pula ada ketertarikan dan tergiur dengan jumlah keuntungan yang sangat besar. Kita tunggu saja, apakah dalam waktu dekat ini Presiden Jokowi akan keluarkan PERPPU Tentang Darurat Narkoba atau tidak," tutup Anhar. (red/CityPost)

 


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar