Jakarta, Indonesia | Tuesday, 24-10-2017

NEWS UPDATE

Freeport Diminta Bayar Tunggakan Pajak Rp 5,6 Triliun

AL | Rabu,27 Sept 2017 - 16:43:27 WIB | dibaca: 603 pembaca

Kawasan pengolahan mineral PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Papua.foto.ist

Biak, CityPost- Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (Kaban PPD) Provinsi Papua Gerson Jitmau meminta manajemen PT Freeport Indonesia (PT FI) agar segera melunasi tunggakan pajak air permukaan yang mencapai nilai sektar Rp 5,6 triliun terhitung periode 2011-2017 kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.

"Tunggakan pajak air permukaan Freeprot Indonesia kepada Pemprov harus dibayar karena sudah memiliki dasar atas putusan Pengadilan Niaga di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2017," katanya di Biak, Rabu (27/9/17).

Gerson mengemukakan, berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, pemakaian air permukaan dilakukan manajemen PT Freeport Indonesia mencapai 115 debit per detik sejak tahun 2011 hingga 2017. Pembayaran tunggakan pajak air permukaan yang ditanggung PT Freeport Indonesia, harus disetor langsung ke kas daerah Pemprov Papua.

"Ya, kami sebagai organisasi perangkat daerah teknis Pemprov Papua sangat berharap kewajiban pajak Freeport sudah harus dibayar, apalagi Freeport adalah perusahaan tambang terbesar di areal wilayah NKRI," tegasnya.

Ditanya mengenai sumber penerimaan asli daerah Papua, Gerson menjawab bahwa hingga 2017 pajak kendaraan bermotor, air permukaan serta retribusi daerah tetap menjadi primadona.

"Optimalisasi peningkatan penerimaan asli daerah dari sektor pajak kendaraan di berbagai daerah dan retribusi terus digenjot melalui UPTD Samsat 29 kabupaten/kota," imbuhnya.

Gerson menambahkan, berdasarkan data target, penerimaan pajak dan retribusi daerah Pemprov Papua, pada tahun anggaran 2017 ditetapkan senilai Rp 1,2 triliun. (red/ist)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar