Jakarta, Indonesia | Monday, 17-12-2018

NEWS UPDATE

Investasi Dana Haji Hanya Untuk Kepentingan Jamaah

GRY | Senin,31 Jul 2017 - 15:31:03 WIB

Anggota Komisi VIII DPR RI, Khatibul Umam Wiranu.foto.ist

Jakarta, CityPost - Presiden RI Joko Widodo setelah melantik Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sempat mewacanakan agar dana haji diinvestasikan untuk infrastruktur.

Politikus Fraksi Demokrat, Khatibul Umam Wiranu, berpendapat, bahwa pengelolaan keuangan haji itu harus dituangkan rincian dan kebijakannya dalam Peraturan Pemerintah. Hal ini amanat dari Pasal 48 Ayat 3 Undang-undang No.34 tahun 2014. Dimaksudkan agar tidak asal mengumbar wacana tidak memiliki standar hukum yang jelas dan bertentangan dengan Undang-undang.

"Berdasarkan UU itu, pemerintah harus lebih baik fokus menyusun PP yang diamanatkan tersebut, daripada mengumbar wacana yang tidak jelas standar hukumnya." Tuturnya, di Jakarta, Senin (31/7/2017).

Diakuinya, usulan dana haji untuk infrastruktur belum pernah diajukan, apalagi dibahas dan disetujui Komisi VIII. Tetapi, Anggito Abimanyu sebagai anggota BPKH sudah berani menyatakan akan menjalankan permintaan Presiden. Hal itu, menurut Khatibul, merupakan pelanggaran yang lain lagi.

Khatibul menegaskan, Dana haji juga harus difokuskan untuk kepentingan jamaah haji dan kemashlahatan umat Islam sebagaimana amanat Pasal 26 Undang-undang Pengelolaan Keuangan Haji. Misalnya, untuk membangun infrastrukur haji di Tanah Suci, membangun hotel bagi jamaah haji, transportasi darat, rumah sakit, dan infrastruktur lain yang selama ini selalu menyewa. Daripada digunakan untuk infrastruktur umum di dalam negeri. Keputusan pun harus melalui Dewan Pengawas dan DPR.

"Investasi dana haji melalui BPKH, harus atas persetujuan Dewan Pengawas dan DPR. Itu adalah amanat Undang-Undang. BPKH harus segera menyusun rencana strategis investasinya dan diajukan ke Dewan Pengawas dan DPR untuk dimintai persetujuannya," jelasnya.

Anggota Komisi VIII DPR ini menerangkan, dana haji sesungguhnya sudah sejak tujuh tahun lalu banyak diinvestasikan untuk infrastruktur melalui Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) atau SBSN yang berjumlah cukup besar yaitu Rp 35,2 triliun, asal tidak sampai 40 persen. 

"Sukuk dibolehkan karena instrumen syariah. Tetapi, jangan sampai dana haji terlalu besar diinvestasikan ke sukuk atau SBSN hingga mencapai 40 persen," pungkasnya. (GRY/CityPost)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar