Jakarta, Indonesia | Thursday, 19-07-2018

NEWS UPDATE

Kadis Perhubungan Kota Padangsidimpuan Didemo

UNH | Rabu,13 Sept 2017 - 18:31:02 WIB

Masa yang tergabung dalam LSM Pijar Kemerdekaan melakukan aksi unjuk ras di Kantor walikota Padang Sidimpuan. Terkait dugaan kasus korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pemkot Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Jumat (8/9/17).foto:Uba/CityPost

Padangsidimpuan, CityPost - Masa kepemimpinan pasangan Andar Amin Harahap dan Muhammad Isnandar Nasution sebagai Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan hampir berakhir. Namun, sejumlah kalangan masyarakat Kota padangsidimpuan maupun Aktifis LSM terus berunjuk rasa terkait persoalan dugaan korupsi yang tak kunjung selesai dan masih terus ada di dalam pengelolaan Anggaran Pemkot Padangsidimpuan. Belum lagi, masalah Pedagang K-5 yang terus menerus menduduki Poros Jalan Di Pusat Kota Padangsidimpuan seperti di Perempatan jalan Mh Thamrin – Partice Lumumba.

Pantauan CityPost, pada Jumat (8/9/17) Sekitar 50-an mahasiswa dan masyarakat kota Padangsidimpuan yang tergabung dari LSM Pijar Keadilan melakukan aksi demonstrasi atau unjuk rasa di halaman Kantor Walikota Padangsidimpuan. Adapun tutuntan dari para pendemo tersebut adalah terkait adanya dugaan bahwa Kadis Perhubungan Kota Padangsidimpuan telah melakukan gratifiksai.

Ketua Umum LSM Pijar Keadilan, Mardan Eriansyah mengatakan, pihaknya telah melihat adanya kejanggalan penggunaan keuangan negara di Dinas Perhubungan dan Badan Keuangan Daerah Kota padangsidimpuan yaitu, dugaan banyaknya potongan honorarium tenaga Buruh Harian Lepas (BHL) serta BHL siluman yang jelas sangat merugikan keuangan Daerah serta merusak disiplin kerja para BHL atau Pengawai Negeri Sipil (PNS). Kemudian, pengelolaan terminal di Kota Padangsismpuan diserahkan kepada pihak ketiga (rekanan).

Salah satunya adalah terminal Palopat Pijorkoling yang seharusnya dikelola oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan, dan atas dasar itulah Dinas Perhubungan memerlukan ratusan BHL yang ditampung di Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), sehingga diberikan ke Pihak Ketiga dengan menerbitkan surat perintah tugas (SPT) kepada pihak rekanan, lalu menjadikannya sebagai tenaga kerja sukarela (TKS) Dinas Perhubungan untuk mengelabui dan terkesan tidak melanggar hukum.

Bahkan, Mardan mengungkapkan bahwa Kadis Perhubungan meminta fee atau sum sebesar Rp 39 juta, dan rekanan diganti dengan 4 bulan untuk sum lain yang dikelola oleh pihak lain. 

"Terminal itu bukan milik pribadi akan tetapi milik Pemerintah Kota Padangsidimpuan, sejak kapan dihibahkan kadis Perhubungan Terminal tersebut kepada pihak rekanan? sehingga dengan hal tersebut Kadis Perhubungan mendapat atau menerima uang kontrak terminal," tegasnya.

Lebih lanjut, Mardan mengatakan bahwa yang menjadi pertanyaan adalah, apakah sum atau uang pelicin itu termasuk pendapatan asli daerah (PAD). Dia juga meyampaikan bahwa setiap minggunya, pihak pengelola atau rekanan memberikan setoran uang kepada oknum Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan sebesar Rp 1,5 juta dan sebesar Rp 3 juta setiap bulannya diserahkan kepada Kadis Perhubungan Kota Padangsidimpuan.

"Jika itu memang PAD, maka kenapa tidak disetor sesuai dengan prosedur," ujarnya.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan badan Pemeriksa keuangan (BPK) RI atas laporan pemerintah Kota Padangsidimpuan TA. 2016, Saldo Piutang PBB P2 Neraca per 31 Desember 2016 sebesar Rp 24,8 miliar yang terdiri dari Piutang PBB P2 Pelimpahan Pemerintah Pusat dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB P2 Tahun 2014 s/d 2016 yang belum dibayar.

Dari persoalan tersebut, LSM Pijar Keadilan meminta kepada Walikota Padangsidimpuan agar mengevaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kadis Perhubungan Kota Padangsidimpuan yang diduga sudah melakukan praktek tindak pidana korupsi.

LSM Pijar Keadilan juga meminta kepada anggota DPRD Kota Padangsidimpuan agar membentuk pansus untuk mewadahi persoalan tersebut, pihak penegak hukum juga diminta turun tangan untuik memeriksa segala kejanggalan tersebut.

Sejumlah Anggota Polisi Kota Padangsidimpuan ikut mengamankan aksi unjuk rasa ini termasuk AIPTU Kembort Sinaga serta Anggota Satpol PP.

Unjuk rasa ini berlangsung lama, namun pihak pejabat Pemkot Padangsidimpuan belum juga turun ke halaman kantor Walikota untuk menanggapi pernyataan sikap dari pengunjuk rasa, bahkan kadis perhubungan juga tidak nampak. (Uba/CityPost)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar