Jakarta, Indonesia | Wednesday, 23-01-2019

NEWS UPDATE

Kemenpar Percepat Pemulihan Pariwisata Selat Sunda

RAN | Kamis,10 Jan 2019 - 15:42:24 WIB

ilustrasi gambar.foto.ist

Jakarta, CityPost - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bekerja sama dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan pariwisata sedang menyiapkan sejumlah rencana aksi untuk mempercepat pemulihan pariwisata Banten dan Lampung pasca-tsunami Selat Sunda yang terjadi 22 Desember 2018 lalu,

Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenpar Guntur Sakti mengatakan masing-masing deputi di Kemenpar telah menyiapkan rencana aksi pemulihan dan akan dikoodinasikan dengan instansi terkait dan pelaku bisnis pariwisata.

"Rencana aksi ini akan dikoordinasikan dalam Rakor Strategi Pemulihan Sektor Pariwisata Pasca Tsunami Selat Sunda di Hotel Marbella Anyer pada Jumat 11 Januari 2019 dan dibuka oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (10/1).

Guntur menuturkan, rencananya, aksi ini akan difokuskan untuk pemulihan sumber daya manusia (SDM) dan Kelembagaan kepariwisataan, strategi promosi destinasi pariwisata yang tidak terkena dampak, serta pemulihan destinasi pariwisata yang terdampak. Pihaknya memproyeksikan aksi pemulihan akan berlangsung dalam tiga bulan (11 Januari-12 April 2019) kemudian dilanjutkan dengan program normalisasi pada 9 bulan (12 April hingga 31 Desember 2019) ke depan.

"Di antara rencana aksi pemulihan tersebut perlu ada relaksasi bagi industri pariwisata. Menpar Arief Yahya telah mengusulkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak terkait untuk memberi relaksasi keuangan termasuk cicilan ke bank. Salah satu aksi yang juga dilakukan di Bali dan Lombok ketika terkena musibah bencana gempa beberapa waktu lalu," tuturnya.

Deputi Komisioner OJK Bidang Industri Keuangan dan Non Bank (IKNB) II, M. Ichsanuddin menyampaikan, saat ini OJK sedang  mempertimbangkan kebijakan keringanan bagi para debitur terdampak bencana Tsunami Selat Sunda.

"Kemungkinan ada relaksasi. Kalau di perusahaan pembiayaan tempat kami biasanya relaksasi itu di antaranya untuk angsuran jangan ada denda dulu yang berlangsung  3 hingga 24 bulan," ujarnya.

Ichsanuddin menjelaskan, kebijakan pemberian perlakuan khusus tersebut sebelumnya telah diterapkan terhadap kredit dan pembiayaan syariah perbankan, debitur, atau proyek yang berada di lokasi bencana alam gempa di Palu, Sulteng. Berdasarkan Data Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) per 28 Desember 2018 ada sebanyak 15.222 debitur dengan potensi kerugian sebesar Rp707,86 miliar atau sebesar 23,81 persen dari total piutang pembiayaan di wilayah Kabupaten Serang, Pandeglang, Lampung Selatan, Tenggamus dan Pesawaran. (RAN/ist)



Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar