Jakarta, Indonesia | Monday, 21-05-2018

NEWS UPDATE

Kementerian LHK Terbitkan SK Pemulihan Lahan Terbakar

AL | Selasa,12 Des 2017 - 18:25:40 WIB

Sekjen Kementerian LHK, Bambang Hendroyono.foto.ist

Jakarta, CityPost - Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Bambang Hendroyono menyampaikan pihaknya telah menerbitkan surat keputusan (SK) Nomor 5322  agar PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) memulihkan lahan yang terbakar dalam sidang gugatan dari PT RAPP di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Senin (11/12/17) kemarin.

Agenda sidang  yang dipimpin oleh Hakim Ketua Oenoen Pratiwi didampingi hakim anggota Bagus Darmawan dan Becky Christian adalah menghadirkan saksi ahli dari pihak tergugat, yaitu Kementerian LHK.

"Kami hadirkan saksi ahli untuk meyakinkan bahwa kebijakan pemerintah (SK Nomor 5322) itu betul dan bukan sebuah kesewenang-wenangan," kata Bambang.

Pihak Kemnterian LHK mengaskan bahawa pemerintah ingin meyakinkan kepada hakim terkait penerapan kebijakan SK itu dalam mengelola lahan gambut dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) 71 jadi PP 57 yang mengarahkan agar seluruh pemegang izin memulihkan ekosistem gambut yang rusak akibat kebakaran. Menurut Bambang, RAPP tidak menerapkan pengelolaan gambut secara baik sehingga menyebabkan kebakatan sehingga dan merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah.

"Kebakaran hutan dan lahan gambut terparah mencapai 2.078 hektare pada 2015 dengan kerugian mencapai Rp 800 miliar. Pada 2016, sebanyak 4.000 hektare lahan terbakardengan  tingkat kerugian Rp1,6 triliun. Lalu pada 2017 sebanyak 545 hektare lahan terbakar dengan jumlah kerugian Rp 200 miliar," jelasnya.

Ahli hukum administrasi Universitas Airlangga Surabaya Philipus M Hadjon juga menilai bahwa gugatan pembatalan SK Menteri LHK No 5322 yang diajukan RAPP tidaklah tepat.

Begitu pun dengan pendapat ahli hukum administrasi negara lainnya dari Universitas Borobudur Jakarta Zudhan, Arif Fakhrukloh, yang juga menilai gugatan RAPP menggunakan permohonan fiktif positif tidak tepat.

Sedangkan, pihak RAPP yang memohon gugatan SK 5322 berdasarkan surat permohonan Nomor : 101/RAPP-DIR/X/2017 tertanggal 18 Oktober 2017 tidak menyampaikan keterangan saat di sela persidangan ketika diminta tanggapannya. (red/ist)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar