Jakarta, Indonesia | Tuesday, 22-05-2018

NEWS UPDATE

Keputusan Pemerintah Mengimpor Beras Tak Perlu Dikhawatirkan

HRS | Kamis,15 Feb 2018 - 01:22:19 WIB

ilustrasi gambar.foto.ist

Jakarta, CityPost - Pemerintah memutuskan menimpor beras sebanyak 500.000 ton di awal 2018. Namun hal tersebut kerap menjadi polemik yang menimbulkan kontroversi. Menurut salah seorang jurnalis dan pengamat perberasan, Andreas Maryoto, kontroversi impor beras disebabkan oleh dua hal, yaitu pemerintah tidak pernah memberi sinyal yang jelas tentang permsalahan beras dan sejarah impor beras yang jarang bersih.

"Apabila saat itu pemerintah realistis memberi sinyal akan menangani harga beras, bukan malah tetap percaya diri dengan swasembada,mungkin harga beras mulai bisa dikendalikan," katanya dalam sebuah diskusi di Jakarta.

Anderas juga menyinggung sikap Kementerian Pertanian yang bersikukuh bahwa produksi padi baik-baik saja dan meyakini semua hambatan bisa terkendali. Bahkan produksi padi tahun 2017 diperkirakan mencapai 81,3 juta ton gabah kering giling (GKG) dan itu setara dengan 50 juta ton beras. Menurutnya, dengan asumsi kebutuhan konsumsi 33 juta ton pertahun, seharusnya terdapat surplus 17 juta ton di akhir 2017 lalu, tapi yang menjadi pertanyaan dari berbagai pihak adalah dimana beras itu.

"Akhirnya, setelah berulang kali mengklaim produksi cukup dan stok aman,pemerintah memutuskan import 500.000 ton beras, boleh dibilang agak terlambat. Dalam hal ini pemerintah bersikap berpura pura sehat dalam kondisi sakit," ujarnya.

Andreas menambahkan, permasalahan sempat muncul karena import diserahkan kepada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Padahal,seharusnya perum BULOG yang bertugas mengurus cadangan beras nasional karena beras itu memang akan digunakan sebagai cadangan nasional. 

"Setelah melalui kontroversi akhirnya penugasan ke PT. PPI dialihkan kembali ke perum BULOG," imbuhnya.

Perum BULOG melalui Sekertaris Perusahaan perum BULOG Siti Kurwati menuturkan, pemerintah telah menerbitkan Perizinan Import Beras sebanyak 500,000 ton kepada perum BULOG. Meski demikian, tanggung jawab untuk menyerap hasil panen petani tetap dijalankan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.01 Tahun 2018 tentang ketentuan Ekspor dan Impor Beras untuk keperluan umum adalah beras dengan kepecahan diatas 5% sampai dengan 25%. Dalam perkembangan selanjutnya perum BULOG mengimpor beras dengan kepecahan 5% sampai dengan 15%. 

Penugasan perum BULOG tersebut telah diatur dalam Surat Menteri Perdagangan No.94/M-DAG/SD/1/2018 bahwa tertanggal 15 Januari 2018 BULOG dapat melakukan Import beras untuk keperluan umum dengan broken diatas 5% sampai dengan 25% dan keperluan lain dengan broken 0-5% sehingga keputusan impor beras tak perlu dikhawatirkan.

"Pertengahan Februari ini diperkirakan sudah ada yang masuk ke Indonesia,dan sampai akhir bulan Februari ini beras import sebanyak 281.000 sudah masuk semua. BULOG tetap akan menyerap hasil panen sesuai ketentuan INPRES sebanyak-banyaknya, jadi tidak perlu khawatir. Selain itu, BULOGG punya 1.400 lebih unit Gudang yang tersebar Regional dengan kapasitas simpan seluruhnya kurang lebih 4 juta ton," kata Siti. (red/ist)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar