Jakarta, Indonesia | Saturday, 20-10-2018

NEWS UPDATE

Komisi IX DPR Desak BNP2TKI Lakukan Penataan Penempatan TKI

AL | Selasa,26 Sept 2017 - 11:30:25 WIB

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay.foto.ist

Jakarta, CityPost - Wakil Ketua Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, mendesak Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk segera melakukan penataan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. 

Dalam siaran pers yang diterima di Jakata, Selasa (26/9/17) Saleh mengungkapkan, sampai hari ini pihaknya mencatat masih banyak persoalan TKI yang menuntut untuk segera diselesaikan. Antara lain gaji tidak dibayar, over stay, TKI ingin dipulangkan karena satu dan lain hal, meninggal dunia di negara tujuan, gagal berangkat, putus komunikasi dengan pihak keluarga, sakit atau rawat inap, tindak kekerasan oleh majikan, pekerjaan dan gaji tidak sesuai kontrak kerja, dan tidak dipulangkan dan masih dipekerjakan padahal kontrak kerja telah selesai.

Selain itu, masih banyak ditemukan TKI yang berangkat secara ilegal. Saleh menuturkan, hasil pengamatan komisi IX dan juga Tim Pengawas (timwas) TKI DPR, TKI ilegal dan tidak prosedural justru banyak diberangkatkan ke Timur Tengah, sehingga pemerintah kesulitan untuk melakukan pendataan secara benar.
 
"Kalau berangkatnya ilegal dan tidak prosedural, pasti tidak akan tercatat. Jika sewaktu-waktu ada masalah, barulah kemudian perwakilan RI di luar negeri dibuat sibuk. Tentu saja penyelesaian masalah-masalah TKI yang seperti ini jauh lebih sulit dibandingkan dengan mereka yang berangkat melalui jalur formal dan prodedural," katanya. 

Menurut Saleh, keberangkatan TKI secara ilegal dan tidak prosedural merupakan imbas dari moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah. 

"Di satu sisi, moratorium tersebut dinilai dapat memperbaiki citra Indonesia di seputar kawasan Timur Tengah. Namun di sisi lain, ada banyak kasus, seperti ditemukan adanya pemberangkatan yang dilakukan secara diam-diam dan tidak mengikuti prosedur resmi," ujarnya.

Saleh menceritakan pengalamannya saat melakukan pengawasan ke Qatar dan Saudi beberapa waktu lalu, pihaknya menemukan banyak TKI bermasalah yang saat ini berada di penampungan yang dikelola kantor perwakilan. 

"Karena berangkat secara tidak benar, memulangkan mereka juga menjadi sulit. Termasuk ketika Arab Saudi melakukan kebijakan amnesty, banyak di antara mereka yang tidak mau mendaftarkan diri untuk dipulangkan. Mungkin karena dokumennya tidak beres, atau takut dipulangkan dan tidak bisa kembali lagi akibat kebijakan moratorium tersebut," tuturnya.

Karena itulah, Komisi IX DPR meminta kepada pemerintah untuk segera menyikapi persoalan ini secara arif. Kalaupun moratorium itu tidak dibuka secara luas, setidaknya pemerintah dapat menerapkan kebijakan pengiriman terbatas dan bertanggung jawab. Kebijakan seperti ini diyakini akan dapat mengurangi keberangkatan secara ilegal dan tidak prosedural tersebut.

Saleh menekankan, yang paling utama adalah pemerintah mengetahui berapa yang berangkat, diberangkatkan oleh siapa, kemana, pekerjaannya apa, dan kejelasan kontrak kerja. Dengan demikian, jika ada masalah, pemerintah dapat meminta pertanggungjawaban mereka-mereka yang memberangkatkan. Ia menegaskan, negara sudah seharusnya memberikan ruang bagi warganya untuk memperoleh kehidupan yang layak. Kalau di dalam negeri sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dan dianggap layak, negara tentu bisa saja memberikan pilihan bagi mereka untuk bekerja di luar negeri dengan cara-cara yang benar.
 
"Hal itu sudah diatur dalam UUD 1945 RI, khususnya Pasal 27 ayat (2), dimana disebutkan bahwa Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," pungkasnya. (red/ist)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar