Jakarta, Indonesia | Wednesday, 17-10-2018

NEWS UPDATE

Komnas HAM: Pembubaran Organisasi Harus Berdasarkan Undang-Undang

Redaksi CityPost | Jumat,19 Mei 2017 - 18:23:28 WIB

Komisiomer Komnas HAM, Natalius Pigai.foto.ist

Jakarta, CityPost - Pemerintah melalui Menkopulhukam, Wiranto, mengambil langkah membubarkan HTI yang dinilai membahayakan NKRI pada Senin (8/5/17) lalu. Pembubaran ormas tersebut ditempuh melalui jalur hukum lewat pengadilan dan prosesnya sedang dilakukan. Komisiomer Komnas HAM, Natalius Pigai, menilai bahwa pembentukan dan pembubaran sebuah organisasi haruslah berdasarkan Undang-undang. Pigai, mengungkapkan, bahwa pernyataan Wiranto hanyalah sikap politik pemerintah, bukan lah sebuah keputusan, hanyalah sebatas keinginan yang serta merta tidak membubarkan organisasi. "Pernyataan politik Pemerintah tidak berarti ketika setelah pernyataan, seluruh kegiatan organisasi terhenti. Setelah ada keputusan bersifat ikrar di Pengadilan," kata Pigai, usai menerima Aduan Presidium Alumni 212, di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Jumat (19/5/17). Pigai menegaskan, bahwa keputusan pemerintah terhadap HTI tidak diperbolehkan hanya berdasarkan wacana. Menurut dia, proses pembubaran harus didasari adanya kasus fakta atau tindakan yang dapat membuktikan adanya pelanggaran oleh organisasi. "Jadi proses hukum dulu, silahkan nanti di pengadilan membuktikan bahwa itu bersalah atau tidak bersalah lalu, bubar atau tidak nya kan pintu masuknya kan harus berdasarkan sebuah kasus, kasus apa yg dilakukan oleh organisasi. Kalau dilihat hanya berdasarkan relasi HTI dengan ISIS dan hanya berdasarkan HTI sebagai penentang Pancasila, saya kira itu tidak bisa," jelasnya. Disinggung terkait hasil kerja Komnas HAM sampai saat ini terkait investigasi kriminalisasi ulama dan aktivis, Pigai mengatakan bahwa temuan Komnas HAM masih dalam proses dan tidak bisa di informasikan ke publik. Menurut dia, pada prinsipnya, Komnas HAM dalam investigasi ini ingin memastikan adanya peningkatan Quality Control penegakan hukum yang berbasis HAM. "Kebetulan semangat ini sama dengan semangat yang didengungkan oleh aparat penegakan hukum, terutama Institusi Kepolisian, yaitu Profesional, Modern, dan Terpercaya," pungkasnya. Sebagimana diketahui, Jumat (19/5/17) siang, ribuan alumni aksi 212 melakukan long march dari Masjid Sunda Kelapa menuju Gedung Komnas HAM, dalam memberikan petisi seribu tanda tangan mendukung Komnas HAM melakukan penyelidikan terhadap dugaan kriminalisasi dan aktivis. (GRY/CityPost)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar