Jakarta, Indonesia | Friday, 14-12-2018

NEWS UPDATE

Ma`ruf Cahyono Raih Gelar Doktor Dari Universitas Jayabaya

FAN | Rabu,08 Agus 2018 - 13:34:07 WIB

Rektor Universitas Jayabaya, Prof H. Amir Santoso memberikan ucapan selamat kepada Sekjen MPR Ma`ruf Cahyono yang berhasil meraih gelar doktor setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul Haluan Negara Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Presiden dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan Berdasar Prinsip Negara Demokrasi Konstitusional`.foto.ist

Jakarta, CityPost - Sekretaris Jenderal MPR, Ma`ruf Cahyono berhasil lulus dengan predikat `sangat memuaskan` dalam ujian terbuka jenjang Strata Tiga (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya di Jakarta, Selasa (7/8/18).

Dalam disertasinya, Ma`ruf mengatakan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada masa sebelum perubahan UUD 1945 adalah model terbaik dari dokumen hukum haluan negara yang selama ini diterapkan, karena itu MPR dapat merekonstruksi model GBHN ini untuk diatur dalam UUD 1945.

Ma`ruf mempertahankan disertasi yang berjudul `Haluan Negara Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Presiden dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan Berdasar Prinsip Negara Demokrasi Konstitusional` dalam ujian terbuka yang dipimpin Rektor Universitas Jayabaya, Prof H Amir Santoso MSoc PhD.

Menurut Ma`ruf, MPR memiliki kewenangan konstitusional untuk mengubah UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan Pasal 37 UUD 1945.

"Oleh karena itu diperlukan kemauan politik MPR untuk melakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945. Untuk dapat menerapkan GBHN sebagai model haluan negara maka UUD NRI Tahun 1945 harus diubah atau diamandemen secara terbatas," katanya sebagaimana dilaporkan Antara.

Ma`ruf menuturkan dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 ini perlu ada pengaturan posisi MPR sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan menyusun dan menetapkan GBHN serta memberi mandat (GBHN) dan meminta pertanggungjawaban kepada presiden (sebagai mandataris MPR) atas pelaksanaan haluan negara itu.
Selain merekonstruksi model GBHN dan memberi kewenangan kepada MPR, ia juga menyebut DPR perlu diberi kewenangan untuk menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan haluan negara yang dijalankan oleh presiden.

"Juga perlu memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan fungsi mengadili presiden atas pelaksanaan haluan negara," ujarnya.

Ma`ruf menekankan, pertanggungjawaban merupakan hal yang penting. Kedaulatan rakyat menuntut prinsip agar setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kemauan rakyat, harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.<br />

"Pertanggungjawaban merupakan salah satu syarat bagi tegaknya demokrasi di dalam penyelenggaraaan pemerintahan suatu negara," imbuhnya.

Ma`ruf juga menegaskan bahwa prinsip pertanggungjawaban presiden sangat diperlukan dalam pelaksanaan haluan negara untuk mewujudkan pemerintahan negara yang demokratis dan konstitusional. Karena itu, hubungan tata kerja MPR dan presiden dalam pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan konstitusional perlu ditata ulang.

Ujian terbuka ini turut dihadiri Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR/Ketua DPD, Oesman Sapta, Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah, Wakil Ketua DPD, Ahmad Muqowam, Ketua Lembaga Pengkajian, Rully Chairul Azwar, anggota MPR, Bachtiar Aly.

Sebagai promotor adalah Prof Dr JH Sinaulan SH Mag MSc, dan ko-promotor Dr Ramlani Lina SH MH MM, dan Dr Yuhelson SH MH MKN. Sedangkan penguji adalah Prof Dr FX Adjie Samekto SH MH, Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Prof Dr H Syarifudin Tippe MSi, dan Dr Atma Suganda. (FAN/ist)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar