Jakarta, Indonesia | Friday, 14-12-2018

NEWS UPDATE

Menteri Keuangan Bentuk Panitia OJK

Redaksi CityPost | Selasa,17 Jan 2017 - 10:30:37 WIB

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati.foto.ist

Jakarta, CityPost - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK).

"Pansel ini berjumlah 9 orang dan keanggotaannya terdiri atas unsur pemerintah, Bank Indonesia (BI), serta masyarakat," kata Sri Mulyani saat Konferensi Pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (16/1/2017).

Adapun 9 orang yang masuk dalam Pansel pemilihan calon anggota DK OJK periode 2017-2022, antara lain:

  1. Sri Mulyani Indrawati sebagai Ketua merangkap Anggota (mewakili pemerintah)
  2. Agus DW. Martowardojo sebagai Anggota (mewakili BI)
  3. Darmin Nasution sebagai Anggota (mewakili pemerintah)
  4. Hadiyanto sebagai Anggota (mewakili pemerintah)
  5. Erwin Rijanto sebagai Anggota (mewakili BI)
  6. A. Tony Prasetiantono sebagai Anggota (mewakili masyarakat akademisi)
  7. Gunarni Soeworo sebagai Anggota (mewakili masyarakat industri perbankan)
  8. Margaret Mutiara Tang sebagai Anggota (mewakili masyarakat pasar modal), dan
  9. Ariyanti Suliyanto sebagai Anggota (mewakili masyarakat industri keuangan non bank).

Pansel mempunyai tugas utama memilih dan menetapkan calon anggota DK OJK untuk disampaikan kepada Presiden melalui mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel, serta melibatkan partisipasi publik.

"Sesuai dengan mandat yang diberikan dalam melaksanakan tugasnya, Pansel dapat melibatkan pimpinan Kementerian/Lembaga, non Kementerian, dan pihak lain yang dipandang perlu," tambah Sri Mulyani.

Menkeu menyampaikan, Pansel telah mulai bekerja sejak diberlakukannya Keppres dan terus melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya anggota DK OJK periode 2017-2022. Sedangka jabatan anggota DK OJK periode 2012-2017 akan segera berakhir pada 23 Juli 2017

Sedangkan, DK OJK dibentuk sesuai amanat Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011. Tugasnya meliputi kewenangan pengaturan dan pengawasan sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, serta bidang tugas terkait edukasi dan perlindungan konsumen, etik, dan pengawasan internal.

DK OJK saat ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67/P Tahun 2012 tanggal 18 Juli 2012.

(EKS - CityPost)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar