Jakarta, Indonesia | Tuesday, 11-12-2018

NEWS UPDATE

Menuju Parlemen Modern, DPR Terbuka Terhadap Kritikan

GRY | Rabu,04 Okt 2017 - 17:20:26 WIB

Wakil Ketua DPR bidang Politik dan Keamanan, Fadli Zon.foto.ist

Jakarta, CityPost - Wakil Ketua DPR bidang Politik dan Keamanan, Fadli Zon menegaskan, Gagasan Open Parliament yang diusulkan Indonesian Parliamentary Centre (IPC) kepada DPR hal yang baik dan sejalan dengan hal yang dicanangkan DPR, yakni menuju Parlemen Modern.

"DPR RI termasuk salah satu parlemen yang terbuka, tidak hanya di Asia Tenggara, bahkan di dunia. Gagasan open parliament, saya kira ini adalah satu hal yang memang bagus, dan sejalan dengan apa yang dicanangkan DPR, yakni menuju Parlemen Modern," katanya saat menerima Direktur IPC Ahmad Hanafi beserta jajaran di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (4/10/17).
 
Fadli menuturkan, DPR RI membuka akses informasi melalui berbagai media teknologi informasi, seperti situs resmi DPR RI, hingga beberapa media sosial resmi, seperti Facebook, Instagram, Twitter, hingga YouTube. Sehingga, berbagai hasil rapat, baik rapat paripurna, rapat komisi, rapat panja, rapat pansus yang bersifat terbuka, bisa diakses oleh masyarakat luas melalui situs DPR RI.
 
"Kami perlu terbuka, dan memberikan kesempatan agar ada kritik dan masukan kepada DPR RI. Bahkan kedepannya, jika diperlukan dari hasil risalah juga bisa diakses," ujarnya.
 
Diakui Fadli, masih ada beberapa kendala untuk mencapai hal itu. Seperti masih minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang arsip, hingga hal-hal teknis operasionalisasi. Menurutnya, khusus untuk bidang arsip, membutuhkan keahlian khusus. Namun ia memastikan, hal ini dapat segera diselesaikan.
 
"Yang kami hadapi adalah kendala teknis, baik SDM maupun operasionalisasi. Kerena itulah, DPR RI dengan upaya pembenahan," ujarnya.

Fadli menjelaskan, Open government punya karakter yang berbeda dengan open parliament. Pencapaian atau hasil-hasil parlemen akan beda dengan eksekutif. 

Parlemen sesuai dengan tugasnya, yakni legislasi, pengawasan, anggaran maupun diplomasi parlemen dan representasi rakyat," imbuhnya.
 
Direktur Indonesia Parlementary Center IPC Ahmad Hanafi juga menekankan, bahwa pihaknya telah memberikan rekomendasi untuk mendukung keterbukaan informasi, guna mendukung Parlemen Modern. Rekomendasi itu diantaranya pembenahan sarana dan prasarana di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), penambahan arsiparis, perbaikan daftar informasi publik, hingga redesain situs DPR. (GRY/CityPost)
 


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar