Jakarta, Indonesia | Friday, 14-12-2018

NEWS UPDATE

MUI NTT Minta Jadwal Pemilu 2019 Diubah

AL | Rabu,10 Okt 2018 - 11:21:47 WIB

Semana Santa, Tradisi Paskah Unik di Larantuka, NTT.foto.ist

Kupang, CityPost - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Ahmad Bethan meminta agar pemerintah mengubah jadwal Pemilu yang telah ditetapkan pada 17 April 2019, karena bertepatan dengan perayaan keagamaan di NTT, `Semana Santa`. Sebagaimana dilaporkan Antara, pernyataan MUI Flores Timur itu menyikapi permintaan Keuskupan Larantuka, Flores Timur agar jadwal Pemilu 2019 diubah karena bertepatan dengan `Semana Santa

"Perubahan jadwal pemilu ini tidak bisa ditawar-tawar karena tidak hanya berdampak pada partisipasi pemilih secara nasional, tetapi lebih pada pertimbangan keamanan nasional, ujar Bethan, di Flores Timur, Rabu (10/10/18).

Menurut Bethan, apabila pemilu legislatif dan pemilu presiden berlangsung berbarengan dengan peristiwa keagamaan/peristiwa iman dalam hal ini Semana Santa, maka konsentrasi kehadiran negara/pemerintah menjadi terbelah. Padahal, negara/pemerintah harus hadir dalam peristiwa keagamaan/peristiwa iman secara utuh, sehingga mampu mengamankan segala ekses yang mungkin terjadi, mengingat peristiwa iman terjadwal secara alami dalam perspektif iman kepada Tuhan.

"Bagi MUI, transisi pergantian presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan secara konsep maupun faktual, rentan dengan dengan sejumlah pemasalahan perpolitikan," katanya.

Bethan menambahkan, pertimbangan lain adalah pasal 29 UUD 1945, yang menyatakan kebebasan menjalankan ajaran agama dalam koridor hukum. Sehingga, dalam peristiwa keagamaan/iman sebagaimana juga Semana Santa, maka negara/pemerintah ada didalamnya, baik dalam bentuk regulasi maupun fisik.
Semana Santa akan melibatkan kehadiran masyarakat negara lain dan daerah lain, sehingga arus orang keluar masuk negara Indonesia dan sebaliknya arus orang keluar masuk dari satu daerah ke daerah lain, tentu tidak bisa kita hindari dan menjadi sesuatu yang niscaya.

"Kehadiran negara secara fisik dalam rangka kewaspadaan nasional, sebab arus orang masuk keluar negara atau daerah tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang biasa melainkan luar biasa. Di sini perlu kewaspadaan nasional karena boleh jadi ada infiltrasi ideologi, mengingat pemilu tidak hanya pileg, tetapi juga pilpres yang rentan dengan potensi kudeta, juga ancaman keamanan negara," tutur Bethan. (red/ist)



Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar