Jakarta, Indonesia | Wednesday, 17-10-2018

NEWS UPDATE

Pembangunan Infrastruktur Seharusnya Memakai Dana APBN

AL | Senin,31 Jul 2017 - 12:22:21 WIB

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid.foto.ist

Jakarta, CityPost - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid berpendapat, seharusnya pembangunan infrastruktur memakai dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga tidak perlu dikaitkan dengan dana haji.

"Mestinya pembangunan infrastruktur itu memakai pos anggaran APBN, bukan dana haji," kata Hidayat keterangan resminya, Senin (31/7/17).

Menurutnya, pemerintah diharapkan dapat bersikap lebih bijaksana dengan tidak memakai dana haji guna membangun infrastruktur. Ia menegaskan, penggunaan dana haji untuk pembangunan sarana infrastruktur sangat tidak tepat dan seharusnya tidak dilaksanakan.

"Seharusnya, dana haji yang notabene milik umat itu digunakan untuk kepentingan misalnya menjadikan ongkos haji semakin murah. Atau membantu mempermudah jamaah haji asal Indonesia dalam melaksanakan ibadah di Mekah," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Joko Widodo mengutarakan harapannya agar penggunaan dan pemanfaatan dana haji itu harus mengacu pada perundang-undangan yang ada.

"Yang penting jangan bertentangan dengan peranturan UU yang ada," kata Jokowi di, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (30/7).

Presiden juga mengingatkan bahwa dana haji itu dana umat sehingga penggunaanya harus hati-hati.

Sebelumnya, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengutarakan keyakinannya bahwa dana haji yang akan diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur akan menguntungkan di masa mendatang.

"Resikonya pasti ada, ongkosnya naik haji itu kan dibayar dengan dolar. Kalau tidak diupayakan bisa terkena inflasi, karena daya beli. Untuk itu harus diinvestasikan ke proyek yang menguntungkan," ujar JK di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (28/7).

Menurut Wapres JK, dana haji tersebut berasal dari uang muka para jamaah haji yang mendaftar hari ini dan naik hajinya pada 10-35 tahun ke depan, sehingga dari pada dana tersebut tidak digunakan lebih baik diinvestasikan ke infarstuktur dan usaha lainnya yang menguntungkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengingatkan bahwa pemanfaatan dana haji harus secara hati-hati dan sesuai dengan tata kelola apabila ingin digunakan sebagai instrumen untuk investasi.

"Karena ini dana umat, dia harus dikelola dengan hati-hati, transparan, akuntabel, mengikuti rambu-rambu prudent, good governance, dan harus bebas korupsi," kata Sri Mulyani, Kamis (27/7).

Sri Mulyani menambahkan bahwa pemanfaatan dana haji bagi kepentingan investasi saat ini masih tergantung pada lembaga pengelola dana haji yang selama ini telah bekerja profesional. (red/ist)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar