Jakarta, Indonesia | Thursday, 18-10-2018

NEWS UPDATE

Pembentukan Asuransi Risiko Bencana Dilakukan Pada 2019

AL | Jumat,12 Okt 2018 - 18:59:58 WIB

ilustrasi gambar.foto.ist

Nusa Dua, CityPost - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pembentukan skema pembiayaan dan asuransi risiko bencana dilakukan pada 2019  mendatang sebagai upaya penanganan dampak bencana alam secara cepat.

"Kita perlu mengidentifikasi semua risiko bencana alam dan memikirkan mekanisme fiskal serta instrumen keuangan terbaik untuk mendukung rehabilitasi yang paling efektif dan paling cepat," kata Sri Mulyani dalam acara `High-Level Dialogue on Disaster Risk Financing and Insurance in Indonesia` dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Nusa Dua, Bali, Rabu (9/10/18).

Pada kesempatan itu, Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa salah satu alasan pembentukan asuransi bencana adalah karena pemerintah selalu menggunakan alokasi APBN untuk penanganan bencana alam dan rekonstruksi wilayah terdampak. Ketergantungan ini mempunyai risiko apabila dampak bencana alam yang terjadi melampaui pagu alokasi dana bencana mengingat belanja pemerintah dalam APBN sudah terikat untuk pos belanja rutin. Bagi pemerintah, pembentukan asuransi ini mempunyai manfaat untuk melindungi aset yang termasuk dalam barang milik negara maupun barang milik daerah, yang terkena dampak dari bencana alam. Sri Mulyani memastikan asuransi tersebut juga dapat memberikan efek untuk membantu rumah tangga yang terdampak dan memulihkan kehidupan sosial masyarakat.

"Kalau kita punya asuransi terhadap barang milik pemerintah semacam itu, paling tidak kita mampu melakukan perencanaan pembangunan kembali secara cepat, karena tidak terkendala dengan anggaran kita," ujarnya sebagaimana dilaporkan Antara

Sebagai langkah awal, pemerintah akan mulai menyisihkan dana dalam APBN 2019 untuk pembentukan asuransi risiko ini dan mendiskusikan rencana ini dengan parlemen. Langkah lain yang juga bisa dilakukan adalah menyiapkan `pooling fund`sebagai instrumen pengelolaan dana yang relevan untuk memperkuat peran APBN tersebut. Langkah ini merupakan terobosan baru karena menyediakan dana untuk periode sebelum, saat dan sesudah bencana untuk durasi jangka menengah panjang dengan meminimalkan rantai birokrasi penyediaan dana. Sri Mulyani menyebutkan, pilihan model pengelolaan dana untuk risiko bencana ini antara lain membuka rekening khusus di Bank Indonesia, penugasan satuan kerja pemerintah atau BUMN dan mendirikan Badan Layanan Umum pengelola dana khusus pembiayaan risiko bencana. Selain itu, Menkeu juga akan mengadakan dialog dengan perusahaan asuransi agar mau ikut terlibat dalam model pembiayaan risiko bencana.<br />

"Kita akan bicara dengan industri asuransi, karena biasanya kalau ada peristiwa total loss industri asuransi kita tidak kuat menangani itu," jelasnya.

Untuk saat ini, perusahaan asuransi kurang tertarik untuk menjual premi bagi kejadian bencana yang hampir pasti terjadi, seperti banjir, apabila tidak disertai dengan perbaikan pengelolaan banjir, kebersihan, perawatan bantaran dan penghijauan hulu.

Sebelumnya, tercatat bahwa besarnya kerugian Indonesia dan kebutuhan pendanaan yang diakibatkan oleh bencana, selama periode 2004-2013, mencapai Rp 126,7 triliun. Selama 12 tahun terakhir, pemerintah rata-rata menyediakan dana cadangan untuk bencana alam sebesar Rp 3,1 triliun. Jumlah pendanaan bencana tersebut juga pernah membengkak hingga mencapai Rp 51,4 triliun, ketika terjadi gempa bumi dan tsunami di Aceh pada 2004, sehingga pemerintah saat itu harus memangkas belanja pegawai. (red/ist)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar