Jakarta, Indonesia | Wednesday, 17-10-2018

NEWS UPDATE

Pemerintah Beri Sanksi Pemecatan Terhadap 21 PNS

AL | Rabu,30 Agus 2017 - 16:24:47 WIB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur.foto.ist

Jakarta, CityPost - Pemerintah telah menjatuhkan sanksi pemecatan atau pemberhentian terhadap 21 Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) di Jakarta, Selasa (29/8/17) kemarin.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur selaku Ketua Bapek mengatakan, sebagian besar PNS diberhentikan karena tidak masuk kerja lebih dari 46 hari. Selain itu ada juga PNS yang diberhentikan akibat penyalahgunaan narkotika, pencurian, penyalahgunaan wewenang, perbuatan asusila, perzinahan, calo CPNS, penganiayaan, dan gratifikasi.

"Dari 21 PNS yang diberhentikan, 20 orang diantaranya diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (PDHTAPS) dan satu orang dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH)," ujarnya.

Menpan RB menambahkan, selain 21 PNS tersebut, ada juga enam PNS yang melanggar aturan.

"Tiga orang diberikan sanksi penundaan pangkat selama tiga tahun, satu orang penundaan setahun, dan satu orang dibebaskan dari jabatannya," imbuhnya.

Asman menjelaskan, sidang Bapek bertujuan memberikan pertimbangan atas putusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dari masing-masing instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

"Melalui sidang Bapek, sanksi terhadap PNS yang telah diusulkan oleh PPK ada yang diperberat, ada juga yang diperingan, tergantung bobot pelanggaran disiplinnya," tuturnya.

Mengingat kasus PNS bolos mendominasi, Asman menekankan agar para PNS bekerja lebih disiplin dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

"Untuk ke depannya, saya harap PNS yang bolos semakin berkurang. Pemerintah juga harus tegas dalam menangani PNS yang tidak disiplin," tegasnya. (red/ist)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar