Jakarta, Indonesia | Sunday, 24-06-2018

NEWS UPDATE

Pemerintah Tetapkan Aturan Skala Upah Karyawan

RWS | Selasa,08 Agus 2017 - 08:03:31 WIB

Ilustrasi Gambar/foto ist

Jakarta, CityPost -  Kementerian Tenaga Kerja saat ini mewajibkan bagi para pelaku usaha untuk menyusun sistem atau struktur skala upah bagi para pekerjanya, mulai dari golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan hingga kompetensi yang dimiliki karyawan tersebut.

Aturan tersebut diminta pemerintah segera diterapkan sejak  Permenaker No. 1 Tahun 2017 tentang struktur dan skala upah diberlakukan pada 21 Maret 2017 lalu dan menjadi instruksi kementerian. Bahkan pemerintah memberikan batas waktu penerapan instruksi tersebut hingga 23 Oktober 2017 mendatang.

Para pengusaha yang beroperasi di Indonesia diminta segera menerapkan instruksi yang diberlakukan sebelum 23 Oktober 2017, untuk pengusaha yang lalai, dikatakan pemerintah akan memberikan sangsi administratif berupa teguran hingga sangsi pembekuan usaha.

Menyikapi aturan atau instruksi permenaker tersebut, pihak KADIN beranggapan tidak bisa global dilakukan merata untuk semua kalangan pengusaha. Harus ada klasternya.

Wakil Ketua Umum KADIN bidang Pengolahan Makanan Juan Permata Adoe mengatakan aturan itu mungkin diterapkan oleh perusahaan besar yang sudah terbuka (Tbk-red) sedangkan untuk perusahaan skala kecil dan menengah tentunya tidak akan siap menerapkan aturan tersebut dikarenakan banyaknya kendala yang ada.

Juan mengkritisi, seharusnya Permenaker itu menerapkan rating setiap perusahaan di Indonesia seperti yang ada disektor perbankan yang sudah ada rating, katanya.

Rating tersebut menurut Juan merupakan pengelompokan perusahaan, bisa berdasarkan kapasitas, status, jumlah investasi dan yang lain sebagainya.

“Misal, rating yang ditetapkan seperti kelompok perusahaan yang sudah Tbk dan perusahaan yang belum Tbk. Bisa juga, kelompok perusahaan yang investasinya diatas 100 miliar dan yang dibawah 100 miliar,” tukasnya.

Menurut Juan, kebijakan itu sebenarnya sudah dilakukan oleh sebagian para pengusaha, namun sulit karena ukuran usahanya berbeda-beda.  (RWS/ist)

 


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar