Jakarta, Indonesia | Saturday, 20-10-2018

NEWS UPDATE

Penetapan Tersangka kembali ke Novanto Tak Melanggar Hukum

AL | Selasa,12 Des 2017 - 16:31:53 WIB

Ketua DPR RI non Aktif, Setya Novanto.foto.ist

Jakarta, CityPost - Ahli hukum pidana dari Universitas Padjadjaran Komariah Emong Sapardjaja menilai penetapan tersangka kepada Ketua DPR RI non Aktif Setya Novanto (SN) terkait kasus korupsi e-KTP untuk kedua kalinya tidak melanggar asas "ne bis in idem" karena sudah masuk pokok perkara.

"Asas ne bis in idem itu memang tidak boleh, tetapi perkara ini mempunyai putusan yang tetap, berarti itu sudah masuk pokok perkara," katanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/12/17) dalam sidang parperadilan SN yang dipimpin hakim tunggal Kusno.

Adapun sidang praperadilan SN hari ini adalah pemeriksaan ahli dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komariah menambahkan, dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016 disebutkan bahwa lingkup praperadilan tidak berbicara mengenai pokok perkara.

"Praperadilan itu sudah disebutkan terutama dalam Perma Nomor 4 2016 tidak berbicara mengenai pokok perkara hanya segi formal saja, jadi tidak ada "ne bis in idem", ujarnya.

KOmariah memparkan, "ne bis in idem" telah diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP yang menyebutkan "kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap".

"Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut" imbuhnya.

Sebelumnya, dalam dalil permohonan dan petitum praperadilan, Setya Novanto menyebut penetapan tersangka yang kedua terhadap dirinya oleh KPK pada 10 November 2017 telah melanggar asas "ne bis in idem". (red/ist)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar