Jakarta, Indonesia | Friday, 14-12-2018

NEWS UPDATE

Pengumuman Dan Pembatalan Kenaikan BBM Dipertanyakan DPR

Hen | Jumat,12 Okt 2018 - 15:14:41 WIB

Anggota Komisi VIII DPR RI Ihwan Datu Adam (kiri) dan Menteri ESDM Ignatius Jonan (kanan)/foto ist dok pribadi KWRI

Jakarta, CityPost – Keputusan Menteri ESDM Ignatius Jonan mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi Premium bersamaan dengan harga BBM non subsidi lainnya namun tak lama setelah itu dibatalkan kembali saat ini menjadi pertanyaan sejumlah kalangan, termasuk pihak DPR RI.

Anggota Komisi VIII DPR RI Ihwan Datu Adam menyampaikan, apa yang selama ini menjadi kekhawatiran masyarakat terjadi terkait kenaikan harga BBM. Terhitung pukul 11.00 WIB pada Rabu (10/10) lalu Pertamina menaikan harga BBM jenis Pertamax di wilayah DKI Jakarta menjadi Rp. 10.400 per liternya, Pertamax Turbo Rp. 12.250, Pertamina Dex Rp. 11.850, Dexlite Rp. 10500 dan Biosolar Non PSO Rp. 9.800 perliternya. Kendati pengumuman itu dibatalkan pihak DPR tetap akan memanggil dan mempertanyakan hal itu kepada menteri yang bersangkutan.

Ihwan Datu mengaku terkejut dan heran dengan apa yang dilakukan pemerintah terkait pengumuman menaikan BBM. Mereka seperti kurang yakin lalu membatalkannya kembali.

“Kemarin sore tanpa alasan secara tiba-tiba Pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM Ignatius Jonan mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi Premium bersamaan dengan harga BBM non subsidi lainnya. Namun hanya dalam tempo kurang dari satu jam, Menteri Jonan mengumumkan pembatalan kebijakan kenaikan harga premium atas arahan presiden. Patut dipertanyakan ada apa ini ? ini membuat publik bertanya-tanya. Apakah tidak ada koordinasi antara Presiden, Menteri dan pertamina,” tegas Ihwan.

Ihwan mengatakan, saat dirinya di Komisi Energi Pertamina selaku satu-satunya badan usaha yang ditugaskan untuk mengadakan dan menjual premiun, sudah hampir dua tahun terakhir ini mengalami defisit yang semakin besar dalam penjualan premiun. Hal ini karena kesenjangan biaya pengadaan yang lebih besar dibanding harga jualnya.

Menyikapi perkara tersebut, Ihwan menegaskan sangat penting bagi Komisi VII DPR RI untuk memanggil pihak pemerintah, khususnya Menteri ESDM untuk memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai hal itu.

“Sebagaimana yang kita ketahui, harga pertamina itu ada formulanya. Harga berlaku saat ini masih dibawah formula sehingga mereka rugi dan beban saat ini semakin berat. Pemerintah harus bertanggungjawab karena tidak cakap mengelola negara. Presiden harus segera evaluasi menteri yang menurut kami ini memberikan pernyataan yang tidak konsisten dan membingungkan masyarakat. Kami akan panggil Menteri ESDM untuk meminta penjelasan. Janganlah BBM ini seperti yoyo naik turun, konsisten sedikit,” tegas Ihwan. (Hen-citypost)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar