Jakarta, Indonesia | Tuesday, 22-05-2018

NEWS UPDATE

Publik Diminta Tidak Alergi Reklamasi

AL | Selasa,12 Des 2017 - 13:13:40 WIB

Proyek reklamasi Teluk Jakarta.foto.ist

Jakarta, CityPost - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memintaagar  masyaraka  tidak alergi terhadap reklamasi karena kota lain di dunia juga banyak melakukan hal yang sama di antaranya Osaka dan Tokyo (Jepang), Shanghai (China), dan Singapura.

Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (11/12/17) Kementerian PUPR menyebutkan bahwa Staf Khusus Menteri PUPR Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali, sdalam sebuah diskusi akhir pekan lalu, mengungkapkan perbandingan Jakarta dengan Singapura yang luasnya hampir sama dengan Jakarta hanya memiliki penduduk 4,9 juta, sehingga ruang terbuka hijaunya mencapai 48 persen, sementara Jakarta dengan penduduk 13 juta Jiwa hanya memiliki ruang terbuka hijau 9,8 persen. 

"Mau menambah menjadi 14 persen saja sulit karena tidak ada ruangnya," katanya.

Menurut Firdaus, aspek politis yang terlalu mendominasi proyek reklamasi di Indonesia, khususnya Jakarta, mengakibatkan terjadinya pengaburan kepentingan negara dan masyarakat yang lebih besar. Ia mencontohkan, musim kampanye Pilkada 2017, alasan apapun termasuk menghentikan reklamasi dapat digunakan untuk meningkatkan elektabilitas calon. Padahal, tidak ada negara di dunia yang ibu kota-nya memiliki kondisi teluk separah Jakarta. 

"Masalah lingkungan itu ada solusinya, di manapun masalah lingkungan ini ada, tetapi kalau ini dikapitalisasi menjadi fitnah itu tidak ada solusinya," ujarnya.

Pakar Geoteknik Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Profesor Herman Wahyudi menjelaskan bahwa reklamasi termasuk di Teluk Jakarta merupakan proyek biasa yang tidak perlu ditakutkan dan dapat dipertanggungjawabkan karena berbagai kendala teknis yang dihadapi juga dapat diselesaikan sesuai dasar keilmuan 

"Secara teknis reklamasi aman dan tidak ada persoalan," imbuhnya.

Herman mencontohkan, pelaksana proyek dapat memasang penghalang lumpur (silt barricade) untuk mengantisipasi kekeruhan perairan sementara saat proses penguruka. Ia juga menilai, proyek reklamasi yang dibangun dalam bentuk pulau-pulau yang terpisah dengan daratan juga sudah tepat, karena cara daratan akan terhindar dari banjir akibat luapan air laut dengan layout posisi lahan reklamasi dibuat terpisah terhadap daratan utama dengan jarak lebih dari 100 meter. 

"Jadi, secara teknis semua ada solusinya. Sangat disayangkan jika aspek politik mengenai reklamasi lebih dominan dibandingkan dengan pembahasan mengenai teknis reklamasi ini," pungkasnya. (red/ist)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar