Jakarta, Indonesia | Wednesday, 17-10-2018

NEWS UPDATE

Setara Ingin Pengganti Nurmantyo Mampu Menjaga Soliditas TNI

AL | Senin,13 Nov 2017 - 13:18:35 WIB

Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.foto.ist

Jakarta, CityPost - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun sekitar bulan Maret-April 2018 mendatang. Saat dilantik oleh Presiden RI Jokow Widodo pada 8 Juli 2015, Nurmantyo menggantikan Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko, yang kini aktif mengurusi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. 

Terkait hal itu, Ketua Setara Institute, Hendardi menuturkan bahwa Performa TNI menjadi representasi wajah kekuatan suatu negara, karena itulah TNI memerlukan pengganti Nurmantyo yang mampu menjaga soliditas TNI. Ia menilai, hingga saat ini masih ada persoalan yang melilit TNI, baik soliditas, profesionalisme, kesejahteraan, reformasi peradilan militer, penanganan bisnis tentara, akuntabilitas pemakaian anggaran, dan ketundukan pada supremasi sipil. Menurutnya, berbagai persoalan tersebut merupakan tantangan yang harus dijawab sebagai bagian dari pemenuhan amanat reformasi sejak 1999. 

"Kepemimpinan di tubuh TNI dan kebersediaan tunduk pada supremasi sipil adalah kunci utama dalam mengatasi berbagai persoalan itu. Pada sisi lain, kesatupaduan sipil dalam menentukan arah pembangunan nasional terlepas dari kepentingan kelompok dan golongan juga diperlukan," katanya di Jakarta, Senin (13/11/17).

Hendardi menekankan, hal yang patut diperhatikan adalah 2018 menjadi tahun politik nasional karena Pilkada serentak digelar pada 2018, apalagi pada 2019 akan digelar Pemilu nasional dan rakyat akan maju ke kotak suara untuk menentukan kesuksesan kepemimpinan nasional selanjutnya. Karena itulah, Presiden RI Joko Widodo harus menjadikan episode pergantian Nurmantyo ini sebagai momentum penataan organisasi dan kepemimpinan TNI secara utuh. 

"Presiden Jokowi harus memastikan calon pengganti Gatot Nurmantyo adalah sosok yang peduli dengan persoalan yang masih melilit TNI. Kepemimpinan baru haruslah sosok yang terbuka, reformis, dan satu-padu dalam langkah dan perbuatan dengan Presiden Jokowi," tuturnya.

Hendardi menilai, gagasan dan program kemaritiman Jokowi juga bisa menjadi pertimbangan kebutuhan dalammencari sosok panglima TNI yang mendukung penguatan pembangunan kemaritiman, sekaligus membangun tradisi bergilir dalam memimpin TNI yang terdiri dari tiga angkatan. (red/ist)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar