Jakarta, Indonesia | Sunday, 24-06-2018

NEWS UPDATE

Sidang Sengketa Pilkada Makassar Ricuh

AL | Rabu,21 Mar 2018 - 14:17:28 WIB

ilustrasi gambar.foto.ist

Makassar, CityPost - Sidang sengketa dugaan pelanggaran Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang digelar di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (21/3/18) diwarnai kericuhan di luar pengadilan.

Awalnya peserta aksi menyampaikan orasi di atas mobil bak terbuka dengan meminta PT TUN Makassar  agar bersikap profesional dan objekti dalam menangani proses sengketa Pilkada.

Kericuhan itu terjadi karena petugas kepolisian yang sudah berjaga-jaga di luar gedung pengadilan setempat memaksa sekelompok mahasiswa mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Pemerhati Demokrasi (AMPD) Sulsel dipimpin Ahmad Ando yang hendak menggelar orasi di depan kantor PT TUN untuk membubarkan diri karena mereka melakukan orasi di atas mobil bak terbuka dilengkapi pengeras suara sehingga dianggap membuat bising dan menggangu jalannya sidang di dalam gedung pengadilan setempat.

Polisi memaksa para demonstran untuk mundur sejauh sekitar 50 meter persis di samping kantor Direktorat Polisi Lalulintas Polda Sulsel. Para demonstran terus cekcok dengan petugas atas aksi pembubaran paksa termasuk beberapa mahasiswa protes dipukuli petugas.

Polisi juga mengamankan dua orang mahasiswa karena dianggap bisa memicu kericuhan berulang, namun dilepaskan kembali karena rekan-rekan meminta keduanya dibebaskan serta mengantisipasi terjadinya kericuhan lanjutan mengingat banyaknya massa dari dua kubu yang bersengketa.

"Kami tidak menerima perlakuan aparat kepolisian terhadap aksi pembubaran ini. Polisi tidak seharusnya memukul apalagi melakukan kekerasan terhadap kami," kata korlap aksi Syahrul Minwar usai kejadian.

Gugatan Pilkada Makassar diajukan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Munafri Arifuddin- Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) nomor urut satu terkait dugaan pelanggaran pasangan nomor urut dua Moh Ramdhan Pomanto -Indira Mulyasari (DIAmi)

Dugaan pelanggaran tersebut tentang adminstrasi pasal 71 ayat 3 Undang-undang nomor 10 tahun 2015 jo pasal 89 ayat 2 tentang PKPU nomor 15 tahun 2017 atau dugaan pelanggaran kewenangan jabatan petahana Wali Kota Makasar Moh Ramdhan Pomanto. (red/ist)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar