Jakarta, Indonesia | Wednesday, 14-11-2018

NEWS UPDATE

WWF Dukung UU TPPU Untuk Perangi Perdagangan Satwa

AL | Kamis,08 Nov 2018 - 10:51:06 WIB

ilustrasi gambar.foto.ist

Pekanbaru, CityPost - World Wide Fund for Nature (WWF) mengapresiasi penegakan hukum di Provinsi Riau, yang untuk pertama kalinya berhasil menerapkan undang-undang tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus perdagangan trenggiling yang merupakan satwa dilindungi kepada terdakwa atas nama Ali Honopiah, yang masih tercatat sebagai anggota polisi berpangkat brigadir di Mapolres Indragiri Hilir, divonis tiga tahun penjara untuk kasus perdagangan trenggiling, sedangkan pada kasus pencucian uang ia divonis dua tahun penjara dan denda Rp 800 juta.

"Bagi kami persidangan kasus ini patut diapresiasi, dimana untuk pertama kalinya kejahatan satwa liar menggunakan pendekatan tindak pidana pencucian uang. Artinya kami mengapresiasi upaya-upaya penegak hukum dan ini membuktikan bahwa kejahatan ini bersifat transnasional dan terorganisir," kata Koordinator Wildlife Crime Team (WCT), Osmantri yang ditemui di Pekanbaru, Kamis (8/11/18).

Sekedar informasi, WCT adalah sebuah unit kerja pada program WWF di Sumatera Tengah, yang sejak awal memantau persidangan kasus perdagangan trenggiling di Provinsi Riau. M. Ali Honopiah yang merupakan pelaku utama dalam kasus tersebut menjalani dua persidangan, yang pertama untuk memperdagangkan satwa dilindungi dan kedua untuk pencucian uang dari tindak pidana itu.

"Hal ini selaras dengan komitmen yang digaungkan oleh banyak pihak, termasuk kepolisian. Kami melihat kepolisian sangat responsif sekali dengan perdagangan satwa liar saat ini," ujar Osmantri sebagaimana dilaporkan Antara.

Namun, menurut Osmantri penanganan kasus perdagangan satwa untuk kedepannya memerlukan kerja sama lintas negara dalam hal ini Interpol. Sebab, dalam fakta persidangan terungkap ada pihak pembeli trenggiling yang memotivasi pelaku. Salah satu pembeli disebutkan adalah warga negara Malaysia.<br />

"Orang-orang di luar selalu berikan motivitas ke orang di Indonesia, dari berbagai latar belakang apapun, untuk melakukan tindak pidana ini. Orang luar itu harus dikejar dan diusut," tegasnya. (red/ist)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar