Jakarta, Indonesia | Wednesday, 28-10-2020

NEWS UPDATE

Kemendikbud Picu Reaksi Terkait PPDB, DPR Minta Dicabut

Hen | Rabu,01 Jul 2020 - 16:28:24 WIB

Aksi orangtua murid menolak aturan PPDB usia/foto ist via sindonews

Jakarta, CityPost – Kebijakan aturan Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) DKI Jakarta tahun 2020 yang mengedepankan batasan usia untuk bisa melanjutkan jenjang masuk ke sekolah saat ini menuai kontroversi dan kembali menjadi polemik ditengah masyarakat. Banyak orang tua murid yang menegaskan aturan tersebut konyol dan menjadi beban mereka.

Polemik itu sendiri saat ini sudah menjadi perhatian Komisi X DPR RI yang akhirnya merekomendasikan Kemeterian Pendidikan dan kebudayaan untuk membatalkan aturan PPDB tersebut seiring banyaknya protes dari orangtua murid yang menyatakan bahwa aturan itu sebagai upaya penggagalan peserta untuk masuk kedalam sekolah negeri.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI jakarta Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 wajib dibatalkan karena tidak sinkron dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 tahun 2019 tentang PPDB TK, SD, SMP SMA dan SMK.

“Memang Juknis Disdik DKI tidak sinkron dengan Permendikbud Nomor 44/2019. Ketika ada aturan tidak sesuai aturan diatasnya, artinya wajib dibatalkan. Kami merekomendasikan Kemendikbud secepatnya hari ini untuk berkoordinasi dengan Disdik DKI membatalkan juknis yang tidak sesuai dengan Permendikbud Nomor 44/2019,” tegasnya usai menerima pengaduan dari orangtua murid dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait PPDB tersebut di Gedung DPR RI Jakarta pada Senin (29/6).

Selain Syaiful, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf juga menegaskan hal yang sama yakni pembatalan Keputusan Kadisdik DKI tentang Juknis PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 karena hal itu merupakan satu-satunya solusi mengatasi masalah PPDB.

“Sebetulnya, ada beberapa opsi. Salah satunya, memperpanjang masa PPDB untuk zonasi ini. Opsi kedua menambah kuota misalnya per rombel atau per kelas bisa ditambah empat sampai enam anak. Tapi, kalau bicara menampung sejumlah anak yang terdampak karena faktor usia, tentu tidak akan cukup, jadi jalan satu-satunya saat ini adalah membatalkan peraturan yang ada dan mengembalikan ke Permendikbud Nomor 44/2019,” tegas Dede Yusuf.

Diketahui sebelumnya, kelompok orangtua murid yang geram dengan keputusan kadisdik menggelar aksi unjuk rasa didepan gedung Kemendikbud Jakarta pada Senin (29/6) lalu. Mereka menuntut Kemendikbud membatalkan PPDB DKI Jakarta karena melanggar Permendikbud. Sejauh ini akhirnya orangtua murid melaporkan Kadisdik DKI Jakarta ke pihak Ombudsman. (Hen/ist)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar