Jakarta, Indonesia | Wednesday, 28-10-2020

NEWS UPDATE

Kasus Laporan PPDB Sampai Ke Ombudsman

Chan | Rabu,01 Jul 2020 - 16:31:48 WIB

Aksi unjuk rasa menolak PPDB usia/foto ist via warta kota

Jakarta, CityPost – Kebijakan aturan Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) DKI Jakarta tahun 2020 yang mengedepankan batasan usia saat ini tengah memicu permasalahan baru ditengah kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat terkait adanya wabah virus corona.

Sejumlah orangtua murid yang merasa aturan itu janggal dan konyol lalu melakukan unjuk rasa didepan gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, setelah itu melaporkan kasus tersebut kepada pihak Ombudsman Indonesia.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta Nahdiana tengah dilaporkan oleh Gerakan Emak dan Bapak Peduli Keadilan dan Pendidikan (Geprak) kepada pihak Ombudsman terkait aturan batasan usia penerimaan peserta didik baru diwilayah DKI Jakarta.

Laporan itu saat ini sudah direspon dan ditanggapi oleh pihak Ombudsman, melalui Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta, Teguh Nugroho disampaikan mereka akan menindaklanjuti laporan warga dan akan meminta keterangan Kadisdik DKI terkait pelaksanaan PPDB 2020.

“Kamis ini akan minta keterangan Disdik dan kami akan agendakan melakukan permintaan keterangan ke Kemendikbud juga,” ungkap Teguh di Jakarta pada Selasa (30/6).

Teguh mengatakan jika nantinya terbukti ada mal administrasi nantinya pihak Ombudsman akan menerbitkan saran korektif baik dari tingkat kebijakan maupun pelaksanaannya.

“Kalau terbukti maladministrasi kami akan sampaikan saran korektif, jika pada level kebijakan maka perlu perbaikan kebijakan, jika ditingkat pelaksanaan perbaikan pada level perlaksanaan. Secara regulasi, SK Disdik Nomor 501 memiliki persesuaian dengan permendikbud nomor 44/2019 tinggal dilevel pelaksanaannya, kalau diwilayah yang pelaksanaannya tidak sesuai dimungkinkan perhitungan ulang,” ungkap teguh.

Salah satu perwakilan orangtua muris, Ratu Yunita mengungkapkan bahwa PPDB dengan batasan usia tengah membuat siswa depresi dan pesimis untuk melanjutkan sekolah negeri. Mereka menilai saat ini sekolah mencari usia bukan mengedepankan pendidikan.

“Anak kami sudah tahap depresi, tahap tidak mau sekolah lagi karena mereka beranggapan bahwa sekolah itu bukan mencari ilmu tapi mencari usia. Ini yang tadi kita desak supaya tidak lagi seperti ini, makanya kami bilang sebelum tanggal 1 Juli tolong ada keputusan,” tegas Ratu.

Sementara itu Geprak juga menggelar aksi unjuk rasa didepan Balai Kota Jakarta dan mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera menghapus batasan usia dalam PPDB DKI karena dikhawatirkan banyak anak-anak yang tidak lolos masuk SMP dan SMA negeri yang dituju.

Salah seorang pengacara publik David Tobing menegaskan dalam kasus PPDB tersebut, pihaknya mendesak Ombudsman untuk segera menindak tegas Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan mengubah sistem pendaftaran masuk sekolah negeri tahun 2020. Dia mengungkap ada bukti lain ketidaksesuaian.

“Ada beberapa bukti bahwa satu sekolah yang berada disatu kelurahan itu tidak ada siswa barunya, ada dari kelurahan tersebut malah dari kelurahan lain. Nah, ini kan jadi tanda tanya ini yang kami minta agar Ombudsman memeriksa maladministrasi yang dilakukan Disdik DKI,” tegas Tobing. (chan/ist)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar