Jakarta, Indonesia | Saturday, 31-10-2020

NEWS UPDATE

Publik Lebih Percaya Polri Ketimbang KPK, Ada Apa Gerangan

Chan | Rabu,22 Jul 2020 - 10:48:54 WIB

Jenderal (Purn) Tito Karnavia (kiri) dan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis (kanan)/foto ist SSV youtube Official iNews

Jakarta, CityPost – Saat ini lembaga penegak hukum Kepolisian Indonesia tengah mendapatkan tingkat trusting publik yang disebutkan lebih tinggi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan kabarnya persentase kepercaan itu mencapai 72,2 persen.

Informasi itu disampaikan oleh dua lembaga survei, Charta Politika dan Indikator Politik. Kedua lembaga ini menyimpulkan hasil survei yang senada. Bahwa Polri lebih dipercaya ketimbang KPK yang hanya mendapatkan 71,8 persen tingkat kepercayaan publik.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polisi saat ini cenderung meningkat dari KPK.

“Polri sekarang sedikit lebih tinggi dibanding KPK, saya tidak tahu ingin memaknai ini sebagai sebuah apresiasi atau sebuah keprihatinan,” ungkap Yunarto melalui siaran rilisnya di Jakarta pada Rabu (22/7).

Kendati demikian, Yunarto mengatakan, hasil tersebut belum dipengaruhi oleh kasus pelarian buronan Djoko Tjandra yang melibatkan sejumlah jenderal polisi pasalnya, survei itu dia lakukan sejak 6-12 Juli 2020 sebelum kasus keterlibatan jenderal terhadap Djoko mencuat.

Charta Politika mengaku melakukan survei terhadap 2.000 responden dengan Margin of Error kurang lebih 2,19 persen dan pengecekan ulang terhadap 20 persen dari total responden.

Hal senada juga disampaikan oleh Indikator Politik yang melakukan survei pada 13-16 Juli 2020. Hasil dari riset yang mereka lakukan disebutkan bahwa Polri dipercaya 75,3 persen sedangkan KPK hanya 74,7 persen. Hasil itu mengacu juga pada margin of error yang mencapai 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

“Khusus Februari, KPK sebenarnya tidak turun tajam, polisi yang naik tajam. Tren Februari 2020 beberapa bulan setelah revisi UU KPK ditetapkan. Jadi tidak salah kalau ada yang mengaitkan tren setelah ada revisi UU KPK,” jelas Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi. (Chan/ist)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar