Jakarta, Indonesia | Wednesday, 28-10-2020

NEWS UPDATE

Buruh Tuding DPR Ingkar Janji Bahas Omnibus Law Saat Reses

Chan | Senin,17 Agus 2020 - 22:40:46 WIB

Ilustrasi Gambar/foto ist SSV youtube Tribunnews

Jakarta, CityPost – Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja Omnibus Law hingga saat ini masih menjadi momok menakutkan bagi kalangan buruh. Oleh karenanya mereka terus mendesak DPR dan pemerintah untuk menghentikan pembahasan dan mencabut legislasi yang dituding bisa membuat masa depan tenaga kerja terancam.

Bahkan buruh melalui Gerakan Buruh Bersama Rakyat tengah menuding pihak DPR RI berbohong dan mengingkari janji mereka dengan melakukan pembahasan Ruu Ciptaker Omnibus Law disaat masa reses yang dianggap sebagai perilaku buruk dengan tidak menghargai kedaulatan rakyat.

Penegasan itu disampaikan oleh Humas Gerakan Buruh Bersama Rakyat Jurnish. Dia mengatakan penyelenggara negara lebih melayani orang-orang kaya ketimbang elemen rakyat.

“Kepentingan orang-orang yang sudah terlampau kaya, tampak lebih dilayani oleh penyelenggara negara. Demi tetap menjaga api perlawanan terhadap ketidakadilan yang terkandung dalam proklamasi kemerdekaan, kami bagian dari elemen rakyat menuntut kepada pemerintah untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law Cilaka,” tegas Jurnish melalui keterangan tertulisnya pada Jumat (16/8) lalu.

Jurnish mengatakan RUU tersebut akan merugikan bukan hanya kalangan buruh tetapi juga para petani dan khususnya masyarakat miskin. Semua akan terimbas baik buruh kerah putih ataupun biru, semua akan terancam dengahn RUU Ciptaker Omnibus Law yang akan melanggengkan sistem kontrak kerja dan outsourching, upah murah dan minim hak cuti.

Selain itu. lanjut Jurnish. RUU itu juga akan memberangus hak reproduksi bagi buruh perempuan dengan meniadakan hak cuti haid, cuti keguguran atau melahirkan. Sementara, kalangan petani nanti akan semakin jauh dari tanahnya dengan adanya Hak Guna Usaha (HGU) bari korporasi dalam jangka waktu yang panjang. (Chan/ist)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar