Jakarta, Indonesia | Wednesday, 28-10-2020

NEWS UPDATE

RUU Ciptaker Dipermasalahkan, Amensty Bilang Tak Sesuai HAM

Chan | Rabu,19 Agus 2020 - 22:27:23 WIB

Ilustrasi Gambar/foto ist SSV youtube Tribunnews

Jakarta, CityPost – Selain kaum buruh, akademisi dan analis ketenaga kerjaan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Ciptakerja Omnibus Law saat ini tengah dipermasalahkan oleh pihak Amnesty yang konsen terhadap masalah-masalah Hak Asasi Manusia (HAM).

Amensty menegaskan bahwa substansi RUU Ciptakerja tidak sesuai dengan standarisasi HAM internasional dan cenderung merugikan para pekerja, khususnya pekerja perempuan.

Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid melalui keterangan resminya pada Rabu (19/8) hari ini. Dia mengatakan, legislasi itu berpotensi memberangus hak pekerja atas kondisi kerja yang adil dan menyenangkan dan selama ini sudah dijamin dalam Pasal 7 Konvenan Internasional terkait Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR).

“Kondisi tersebut termasuk upah yang adil, upah yang sama untuk beban kerja yang sama, lingkungan kerja yang aman dan sehat, pembatasan jam kerja yang wajar, perlindungan bagi pekerja selama dan setelah masa kehamilan dan persamaan perlakuan dalam lingkungan kerja,” ungkap Usman.

Menurut Usman, RUU itu bertentangan dengan standar HAM Internasional pasalnya tingkat inflasi tidak lagi menjadi pertimbangan dalam penetapan upah minimum bagi para pekerja. Semua dipukul rata dari tingkat Kabupaten/Kota dan bisa berdampak pada standar hidup layak.

Pimpinan Amensty ini juga menilai, RUU Ciptakerja akan membuka ruang kekuasaan bagi para pengusaha dalam mempertahankan status pekerja kontrak untuk jangka waktu yang tidak ada batasnya. Hal ini tentunya, kata Usman bisa memicu ketidak adilan bagi para pekerja karena mereka bisa terus menjadi pekerja kontrak dan tidak tetap sehingga tidak mendapatkan perlindungan yang memadai.

“ini merupakan kemunduran dari undang-undang yang ada, dan lagi-lagi, bertentangan dengan standar HAM internasional,” tukasnya.

Sementara itu, kerugian bagi para pekerja wanita disebutkan adanya penghapusan bentuk cuti berbayar termasuk cuti haid, cuti pribadi, cuti melahirkan dan cuti hari raya agama yang termasuk dalam kategori cuti tambahan didalam cuti tetap selama 12 hari.

“Pemerintah dan DPR harus segera mengkaji ulang pasal-pasal dalam Ruu Ciptaker yang berpotensi melanggar HAM Pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak pekerja dilindungi, sejalan dengan hukum nasional dan standar HAM Internasional,” pungkasnya. (Chan/ist)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar