Jakarta, Indonesia | Wednesday, 28-10-2020

NEWS UPDATE

RUU Ciptaker Terus Bergulir, Buruh Menggugat Presiden

Chan | Rabu,19 Agus 2020 - 23:50:09 WIB

Ilustrasi Gambar/foto ist SSV youtube Tribunnews

Jakarta, CityPost – Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) tengah mengugat pemerintah melalui Surat Presiden (Surpres) pengajuan pembahasan RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang dituding tidak memiliki itikad baik dalam menyusun legislasi tersebut.

Ketum KASBI Nining Elitos mengatakan selama ini buruh tidak dilibatkan dalam pembahasan rancangan undang-undang itu, kendati dilibatkan dan ada undangan, itu diberikan secara mendadak dan hanya sebatas formalitas semata.

“Jadi, kalau dikatakan bahwa selama ini ada undangan, undangannya pun sangat mendadak dan sebagai pemenuhan formalitas saja. Tetapi dalam faktanya tidak ada itikad baik bagaimana melibatkan partisipasi publik dalam membuat Ruu Ciptaker,” tegas Nining saat mengikuti sidang lanjutan gugatan Surat Presiden (Surpres) Joko Widodo di Jakarta pada Selasa (18/8) lalu.

Sementara itu, anggota Tim Advokasi M Isnur mengatakan bahwa keterangan yang disampaikan Nining telah menguatkan fakta terkait proses penyusunan RUU Ciptaker yang sangat tidak partisipatif dan dilakukan melalui cara-cara siluman alias gelap atau cacat prosedur.

“Contohnya bahwa proses itu dilakukan dengan tergesa-gesa. Undangan disampaikan 1 jam sebelumnya via WA. Tidak ada undangan resmi yang disampaikan. Bahkan ada pembentukan satgas dari buruh tapi sudah selesai pembahasannya. Itu bentuk dari manipulasi perencanaan pembahasan. Bagian dari kecacatan prosedur formalitas dan lain-lain dalam pembahasan Ruu Ciptaker,” ungkapnya.

Permasalah lain juga diungkap oleh tim Advokasi dari LBH Jakarta, Charlie saat menyikapi Ruu Cipta Kerja yang dinilainya diskriminatif dalam proses penyusunan karena membuka pintu lebar kepada pengusaha tetapi mengkesampingkan elemen buruh.

“Pengusaha sudah dilibatkan sejak bulan Oktober, November, sudah dibuat tim dan buruh baru dilibatkan H-1 sebelum surpresnya atau RUU diserahkan ke DPR,” tukas Charlie. (Chan/ist)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar