Jakarta, Indonesia | Wednesday, 21-04-2021

NEWS UPDATE

Belum Merdeka, OPM Dan Benny Bersiteru Terkait Pemerintahan

Chan | Rabu,02 Des 2020 - 23:13:43 WIB

Juru Bicara OPM Sebby Sambon (kiri) dan Tokoh Pembebasan Papua Barat Benny Wenda (kanan)/foto ist SSV Papua Talk & Olso Freedom Forum

Jakarta, CityPost – Deklarasi Papua Barat merdeka dan klaim penetapan pemerintahan sementara yang dilakukan oleh Tokoh Pembebasan Papua Barat  yang notabene merupakan Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat, Benny Wenda tengah memicu kontroversi dikalangan internal tokoh-tokoh pergerakan Papua itu sendiri.

Benny Wenda yang mengklaim dirinya sebagai Presiden sementara dari Papua Barat tengah membuat geram kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) hingga mereka membuat mosi tidak percaya terhadap Benny Wenda.

Penegasan itu disampaikan oleh Juru Bicara OPM Sebby Sambon yang menyatakan bahwa deklarasi kemerdekaan dan klaim presiden oleh Benny Wenda justru telah merusak persatuan rakyat Papua yang selama ini telah berjuang secara langsung.

Bahkan, Sebby menegaskan Benny bekerja untuk kepentingan kapitalis asing, Uni Eropa, Amerika dan Australia yang tidak sesuai dengan prinsip revolusi bangsa Papua. Menurutnya, deklarasi yang dilakukan tidak memberikan keuntungan sama sekali bagi rakyat Papua yang menginginkan kemedekaan penuh dari penjajahan.

“Mulai hari Rabu tanggal 2 Desember 2020, kami dari Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM mengumumkan mosi tidak percaya kepada Benny Wenda,” tegas Sebby melalui keterangan tertulisnya yang dikirimkan kepada awak media pada Rabu (2/12) hari ini.

Sebby mengatakan Papua menolak deklarasi kemerdekaan yang dilakukan Benny Wenda pasalnya tidak dilakukan ditanah Papua tetapi digaungkan diluar negeri sehingga tidak mewakili legitimasi mayoritas warga Papua.

Selain itu, OPM juga mempermasalahkan status kewarganegaraan Benny yang disebutkan telah menjadi warga negara Inggris sehingga tidak bisa menjadi presiden.

“Benny Wenda adalah warga negara Inggris dan menurut hukum internasional bahwa warga negara asing tidak bisa menjadi Presiden Republik Papua Barat. Menurut hukum internasional Benny Wenda telah deklarasikan dan mengumumkan negara dan klaimnya dinegara asing yaitu dinegara kerajaan Inggris itu sangat tidak benar dan tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia,” tegasnya. (Chan/ist)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar