Jakarta, Indonesia | Wednesday, 21-04-2021

NEWS UPDATE

Polri Disorot Lagi Terkait Keberadaan Oknum Penyiksa Tahanan

Chan | Rabu,10 Feb 2021 - 22:35:29 WIB

Ilustrasi Gambar/foto ist

Jakarta, CityPost – Kasus-kasus adanya penyiksaan para tahanan di sel yang dilakukan oleh petugas kepolisian yang berujung pada kematian saat ini kembali menjadi sorotan publik. Saat ini Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (kontras) melayangkan kritik keras kepada Kapolri untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

Mencuatnya kasus penyiksaan napi disel tahanan, berawal dari kasus matinya Herman didalam tahanan Polresta Balikpapan yang diduga terkait dengana danya tindak penyiksaan terhadap dirinya.

Kasus Herman ini pertama kali diungkap oleh pihak keluarga melalui kuasa hukum mereka yang mengatakan jasad Herman dipenuhi luka usai dikembalikan dari Polresta Balikpapan setelah sebelumnya ditangkap aparat pada Rabu (2/12) tahun lalu dan meninggal pada esok harinya Kamis (3/12).

Dijelaskan, saat itu Herman diciduk dirumahnya karena dituduh telah melakukan pencurian handphone. Pihak keluarga mengatakan penangkapan dilakukan oleh tiga orang tidak dikenal dan tanpa surat keterangan atau seragam resmi yang menunjukkan mereka petugas kepolisian.

Kasus Herman ini juga telah menjadi sorotan Mabes Polri yang terus memantau dan mengawasi penyelidikan internal terkait adanya dugaan penyiksaan terhadap Herman melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).

Untuk kasus Herman itu sendiri, Kontras dengan tegas mendesak Kapolri untuk segera melakukan evaluasi sampai jajaran Kapolda dan Kapolres.

“Kontras mendesak Kapolri menginstruksikan kepada seluruh Kapolda, Kapolres hingga Kapolsek untuk melakukan kontrol, pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh kepada para anggotanya, agar tidak terjadi kembali tindakan penyiksaan dan penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam bertugas,” tegas Kordinator Kontras Fatia Maulidiyanti melalui keterangan resmi yang diposting via laman Kontras pada Selasa (9/2).

Selain seruan evaluasi, Kontras juga mendesak Polri memberikan sanksi pidana bagi anggota polisi yang memang terbukti melakukan penyiksaan dan diproses melalui mekanisme peradilan umum.

‘Serta meminta menindak tegas secara pidana bagi setiap anggota Polri yang diduga melakukan penyiksaan, supaya dapat diproses melalui mekanisme peradilan umum,” ujar Fatia.

Fatia menegaskan apa yang terjadi terhadap kasus kematian Herman, telah mencorang aturan di internal kepolisian dan melenceng dari Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian dan aturan perundang-undangan. Khususnya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Konversi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

Kontras sendiri mencatat kasus seperti Herman bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia, melainkan ada sembilan kasus kematian tahanan polisi yang diakibatkan karena penyiksaan, kekerasan sesama tahanan, masalah kesehatan, sampai bunuh diri.

“Hal ini merupakan dampak dari semangat pemidanaan oleh Polri yang tidak diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas yang jelas,” tegas Fatia. (Chan/ist)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar