Jakarta, Indonesia | Monday, 21-06-2021

NEWS UPDATE

Sikapi China Indonesia Dinilai Kurang Tegas Terkait Natuna

Chandra | Rabu,09 Jun 2021 - 12:24:42 WIB

Patroli TNI di Natuna (ilustrasi)/foto ist SSV Youtube Kompas TV

Jakarta, CityPost – Klaim wilayah Natuna yang dilakukan oleh China kembali menjadi sorotan publik dan para analis. Khususnya terkait kebijakan dan ketegasan pemerintah dalam meredam dan mengusir arogansi negeri Tirai Bambu diwilayah itu.

Analis menilai Indonesia harus lebih tegas menghadapi ganggaun dari China di kawasan Natuna, khususnya yang menyangkut kebijakan militer agar bisa mencegah syahwat China untuk menguasai wilayah Natuna.

Penegasan itu disampaikan oleh Peneliti Senior Centre for Strategic and International Studies (SCIS) Evan Laksmana. Menurutnya, Presiden Joko Widodo kurang tegas menjaga kedaulatan Laut Natuna Utara. Pasalnya kebijakan selama ini tidak berpengaruh dari agresifitas China yang terus mengklaim memiliki kawasan itu.

Evan menilai, saat ini Jokowi harus mengerahkan personel militer bersama jet tempur dan kapal perang Indonesia ke Natuna Utara. Seperti yang terjadi pada awal tahun 2020. Dimana saat itu pihak TNI menerjunkan 4 pesawat tempur jenis F16 dan enam kapal perangnya ke Natuna untuk melakukan patrol, usai adanya sejumlah kapal China yang nekad berlayar diperairan Indonesia kendati sudah diusir oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla).

“Secara teori, kebijakan ini bagus untuk konsumsi publik dalam negeri, tetapi nyaris tidak menyelesaikan tantangan strategis yang dihadapi RI dari China di Natuna Utara,” tegas Evan pada Rabu (9/6) lalu. Seperti yang dilansir melalui cnnindonesia.

Menurut Evan, efektivitas pengerahan pasukan yang bersifat sementara di Natuna, tidak bias mencegah krisis yang sama dimasa mendatang dan hal itu sudah tidak efektif lagi sebagai strategi militer.

Selain protes diplomatik, kata Evan. Indonesia perlu meredam maneuver China di Natuna Utara dengan memperluas opsi strategis menghadapi China ketika krisis terjadi.

“Indonesia harus segera mempertimbangkan opsi strategis yang lebih luas, tidak hanya melalui diplomatic, tapi juga posisi strategisnya. Termasuk menyelaraskan posisi strategis seluruh instrument Negara terkait saat krisis terjadi,” ujarnya. (Chan/ist)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar