Jakarta, Indonesia | Monday, 15-08-2022

NEWS UPDATE

Organisasi Dokter Tandingan IDI Bisa Merugikan Pasien

Chandra | Jumat,01 Apr 2022 - 22:12:09 WIB

Ilustrasi Gambar/foto ist SSV Youtube CNN Indonesia

Jakarta, CityPost – Polemik konflik internal organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang dipicu dari pemecatan Dr Terawan Agus Putranto sebagai anggotanya, kini viral dan menjadi konsumsi publik. Bahkan pemerintah dan anggota parlemen sampai turun tangan untuk melakukan mediasi.

Disamping itu, isu tentang adanya organisasi dokter tandingan selain IDI juga turut menyeruak dan menjadi perbincangan memicu persepsi pro dan kontrak ditengah masyarakat.

Merespon dan menanggapi isu adanya organisasi dokter tandingan tersebut, pihak PB IDI melalui Ketua Bidang Hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota (BHP2A) Beni Satria menjelaskan bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dalam Pasal 1 poin ke 12 tertuang jelas bahwa organisasi profesi adalah IDI untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.

“Kalau ada organisasi profesi selain dokter, ini yang kita khawatirkan akan ada dua standar etik, dua standar pelayanan profesi kedokteran,” tegas Beni melalui konferensi pers yang digelar secara virtual pada Jumat (1/4).

Menurut Beni dampak dari adanya organisasi lain akan melahirkan kekhawatiran baru ditengah maraknya keberadaan dokter gadungan dari laporan aduan masyarakat yang masuk terkait parktik Kesehatan di masyarakat dengan mengatasamakan dokter padahal tidak memiliki ijazah dan Surat Izin Praktek (SIP).

“IDI telah menerima banyak aduan terkait praktek Kesehatan dimasyarakat yang mengatasnamakan dokter padahal seseorang itu tidak memiliki ijazah hingga Surat Izin Praktik (SIP) dokter alias dokter gadungan,”jelas Beni.

Selain itu, kata Beni, dua organisasi kedokteran bisa dijadikan alternatif pelarian Ketika seorang dokter diberhentikan karena melanggar etik dan akan berpindah keorganisasi lainnya.

“Apabila organisasi profesi dokter lebih dari satu maka ada kemungkinan dokter yang diberhentikan akibat melanggar kode etik dari satu organisasi, sebut saja si A, maka akan berganti Haluan mendaftar organisasi profesi dokter B,” tukasnya.

Mengacu pada hasil temuan tersebut, Menurut Beni, IDI memerlukan sebuah posisi dan kewenangan untuk mengeluarkan surat rekomendasi sebagai syarat penerbitan Surat Izin Praktek (SIP) dokter untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan atau efek samping buruk terjadi pada masyarakat.

“Dokter yang diberhentikan IDI misalnya, dia akan pindah keanggotaan menjadi ikatan dokter yang B, atau pindah ke C. Karena ada double standar itu, maka apakah yang dirugikan IDI? Tidak, yang dirugikan adalah masyarakat,” pungkasnya.

Diketahui pemecatan dokter Terawan mengacu pada rekomendasi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Reaksi diberhentikannya dokter Terawan itulah yang akhirnya memicu isu adanya organisasi tandingan dengan nama Ikatan Dokter Seluruh Indonesia (IDSI) yang viral dimedia sosial. (Chand)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar