Jakarta, Indonesia | Monday, 15-08-2022

NEWS UPDATE

Soroti RUPS Telkom, Aktivis 98 Kirim ST Untuk Jokowi

Chandra | Rabu,25 Mei 2022 - 22:50:18 WIB

Direktur Utama PT Telkom (persero) Tbk Ririek Adriansyah/foto ist SSV Youtube SEA Today News

Jakarta, CityPost - Seiring bakal digelarnya RUPS PT Telkom (persero) Tbk, perusahaan plat merah itu kini tengah diterpa wacana adanya unsur dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam menempatkan investasi di PT GOTO (Gojek-Tokopedia) yang total nilainya mencapai US$ 450 juta atau setara dengan Rp 6,3 triliun.

Investasi tersebut dikucurkan melalui Telkomsel kepada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) pada 16 November 2020 dalam bentuk investasi Obligadi Konversi tanpa bunga sebesar US$ 150 juta (Rp 2,116 triliun) dengan tenor 3 tahun sebelum akhirnya Gojek dan Tokopedia merger menjadi GOTO.

Kemudian pada 18 Mei 2021, GOTO dan Telkomsel membuat Perjanjian Pembelian Saham. Nilai US$150 juta tadi dikonversi menjadi 29.708 lembar saham. Semetara opsi beli saham preferen US$300 juta (Rp4,290 triliun) menjadi 59.417 lembar.

Belakangan diketahui saham GOTO Anjlok 50 persen lebih keharga Rp 194 selama periode 11 April-13 Mei 2022.

Wacana kerugian investasi inilah yang kemudian membuat publik mempertanyakan kejelasan dan mendesak adanya perubahan struktur kepemimpinan Telkom. Khususnya ketika perusahaan BUMN ini akan melakukan pemilihan direksi yang telah habis masa jabatannya.

Koordinator Forum Diskusi Kebangkitan Indonesia (Forum DKI) Bandot DM menilai gelaran rutin RUPS memiliki nilai strategis khususnya ketika koorporasi tengah diterpa badai.

Bandot mengaku telah mengirim Surat Terbuka (ST-red) kepada Presiden Jokowi untuk melaporkan kondisi terkini PT Telkom yang masih dinilai mampu memberikan deviden bagi negara.

“Sebagai salah satu BUMN yang masih bisa memberikan deviden ke negara dalam jumlah signifikan, kita perlu menjaga keberlangsungan Telkom,” ujar Bandot yang notabene mantan aktivis 98.

Bandot menegaskan, dalam surat terbuka tersebut dia mengingatkan kalau Direktur Utama Telkom saat ini sudah genap 10 tahun menjadi direksi di lingkungan Telkom Grup. Untuk itu perlu adanya penyegaran dilevel pucuk pimpinan.

“Ini artinya perlu ada penyegaran di level pucuk pimpinan, agar ada darah segar bagi korporasi,”tukasnya.

Terlepas dari kinerja Ririek Adriansyah sebagai Direktur Utama Telkom sejak awal 2019. Bandot menilai, Telkom berhak untuk dipimpin oleh tokoh yang lebih segar dan lebih luwes menghadapi tantangan telko di era pasca milenial.

“Kami meminta presiden untuk mengingatkan Menteri BUMN agar tetap berpegang pada PPNo.45 tahun 2005 tentang BUMN. Masa jabatan direksi BUMN merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang BUMN pada pasal 19, masa jabatan direksi BUMN tidak boleh melebihi jangka waktu lima tahun, dan dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan. Sehingga total masa jabatan yang diperkenankan maksimal 10 tahun,” tandasnya.

Sejauh ini, kata Bandot. Direktur Utama PT Telkom Ririek Adriansyah telah menjabat sebagai Direksi Telkom Group sebagai berikut pada tahun 2012-2013 menduduki jabatan Director of Compliance and Risk Management, PT Telkom. Pada tahun 2013-2014 menjabat sebagai Director of Wholesale & International Service, PT Telkom. Presiden Direktur Telkomsel sejak Januari 2015-2019 dan Direktur Utama PT Telkom 2019-Sekarang.

"Secara kumulatif Ririek telah menduduki posisi direksi di Telkom Group selama 10 tahun," ujarnya.

Sementara, Bandot mengingatkan bahwa masa jabatan direksi BUMN merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang BUMN pada pasal 19 ayat 1 yang berbunyi Anggota direksi diangkat untuk  masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bandot mengatakan, dalam surat terbukanya ditekankan tentang perlunya Telkom patuh pada aturan perundangan yang ada sebagai cermin pelaksanaan tata kelola yang baik (GCG).

“Jika tetap dipaksakan untuk menunjuk Direksi BUMN dengan cara melanggar aturan dan ketentuan yang ada, hal ini dapat mencoreng citra pemerintahan Bapak yang tengah berusaha untuk membangun citra patuh hukum dan taat pada penegakkan hukum,” jelasnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Bandot apa yang dilakukannya adalah bentuk peran serta masyarakat dalam pemantauan penegakan hukum dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) di BUMN.

"Pada prinsipnya, kita ingin Telkom ke depan dipimpin oleh figur yang tidak memiliki beban masa lalu.  Akan lebih baik bagi Telkom jika ke depan dipimpin oleh Direktur Utama yang dipilih sesuai dengan aturan perundang-undang baik itu Peraturan Pemerintah maupun Permen BUMN dan AD/ART PT Telkom. Ke depan, juga pucuk pimpinan Telkom menghindari investasi yang tidak sesuai dengan AD/ART perusahaan apalagi sampai merugikan keuangan korporasi," tandasnya. (Chand)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar